Keterbatasan Anggaran, Plt Sekda Kalteng: Optimalkan Potensi Fiskal yang Ada
Ahmad Suhairi
16 Oktober 2025 3:59 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, mengajak seluruh pihak untuk bersikap realistis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, dengan keterbatasan dana pemerintah, Kalteng harus mampu mengoptimalkan potensi fiskal yang ada.
“Sekarang, mari kita realistis. Kita optimalkan modal yang kita miliki, baik dari APBD provinsi, kabupaten, dan kota, Dana Desa, maupun APBN yang disalurkan lewat instansi vertikal. Kalau digabungkan, totalnya mencapai Rp 33,9 triliun,” ujarnya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, meski jumlah itu tidak besar dibanding kebutuhan pembangunan, dana tersebut tetap harus diarahkan untuk kegiatan produktif yang bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Modal belanja pemerintah harus kita jadikan motor penggerak ekonomi, walau nominalnya terbatas. Kuncinya ada pada disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi,” kata Leo.
Ia juga menyinggung tantangan sektor pertanian dalam program Lumbung Pangan Nasional, yang menurutnya akan sulit berkembang tanpa adanya dukungan industri pengolahan.
“Kalau produksi pertanian tidak diikuti dengan industri pengolahan, hasilnya akan terbatas karena produk pertanian cepat rusak dan permintaannya tidak terlalu elastis,” jelasnya.
Ia menambahkan, hal itu berbeda dengan industri manufaktur yang memiliki potensi pasar lebih luas. Namun, ia mengingatkan, pertumbuhan industri juga harus diiringi dengan pengendalian agar tidak menimbulkan masalah baru seperti pergeseran tenaga kerja besar-besaran dari sektor pertanian.
“Kalau industri manufaktur berkembang pesat tanpa pengendalian, kita bisa menghadapi persoalan baru, seperti perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri. Ini bisa menimbulkan ketimpangan baru,” katanya.
Ia menegaskan, keseimbangan antara sektor industri dan pertanian harus dijaga agar pembangunan ekonomi di Kalteng tetap berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berpihak pada masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kesenjangan baru. Kita harus menjaga keseimbangan agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi semua,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
