Kemensos RI Ajak Kabupaten Katingan dan Lima Daerah Lain untuk Kolaborasi Putuskan Rantai Kemiskinan

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial Republik Indonesia mengajak enam kepala daerah untuk berkolaborasi dalam upaya pemutusan rantai kemiskinan dengan dua pendekatan utama, yang berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Pada Senin (21/4).

Pengembangan Sekolah Rakyat merupakan langkah untuk memutus rantai kemiskinan yang berlangsung antar generasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar untuk kebijakan dan intervensi sosial yang terarah.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pertemuan dengan enam kepala daerah dari berbagai provinsi, yaitu Bupati Katingan (Kalimantan Tengah), Wakil Bupati Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, Bupati Lima Puluh Kota, dan Bupati Gunung Mas.

Menteri Sosial Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah inovasi sosial yang dirancang untuk memutuskan transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak keluarga miskin terjebak dalam siklus kemiskinan akibat akses pendidikan dan keterampilan yang minim.

“Pendidikan adalah alat rekayasa sosial yang paling terbukti efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan solusi jangka panjang bagi kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai “tulang punggung” dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. DTSEN mengumpulkan dan mencocokkan berbagai data sosial ekonomi masyarakat dengan data populasi, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.

Melalui pemetaan desil (Desil 1 hingga Desil 10), DTSEN membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menargetkan bantuan sosial dengan lebih tepat. Platform digital seperti Cek Bansos juga mempermudah pembaruan data dan verifikasi penerima bantuan.

Ia juga mengajak semua kepala daerah untuk secara aktif memperbarui data sosial ekonomi melalui saluran formal dan digital. Proses pembaruan dilakukan setiap tiga bulan, melibatkan masyarakat dari tingkat RT/RW hingga tingkat kecamatan/kota.

“Dengan data yang valid dan upaya pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membantu masyarakat untuk bertahan, tetapi juga untuk naik kelas dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan siap memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat ini.

“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah kita,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, program tersebut belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan Kabupaten Katingan siap berkontribusi dalam mendukung inisiatif ini.

“Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyinergikan program pusat dan daerah demi tercapainya kesetaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Editor: Andrian