INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Lonjakan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mulai terasa di berbagai titik wilayah Kotawaringin Barat (Kobar) mendorong pemerintah daerah bergerak cepat. Dinas Kesehatan Kobar menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) selama dua hari, 17–18 November 2025, di Hotel Mercure Pangkalan Bun.
Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan, Achmad Rois, sebagai langkah serius memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat desa hingga kabupaten.
Hari pertama rakor melibatkan camat, lurah, dan kepala desa se-Kobar. Fokus utama adalah mempertegas peran pemerintah desa dalam penanganan ODGJ yang kerap membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memetakan kisaran kasus ODGJ dan melakukan intervensi awal sebelum masalah berkembang.
Sesi kedua pada Rabu (18/11) menyasar para pengelola program Puskesmas se-Kobar. Mereka diberikan penguatan teknis mulai dari deteksi dini gejala gangguan jiwa, mekanisme rujukan, alur layanan, hingga koordinasi dengan TPKJM di tingkat kecamatan dan desa. Puskesmas diposisikan sebagai ujung tombak yang berperan penting memastikan ODGJ mendapatkan penanganan yang cepat, aman, dan terstruktur.
Dalam arahannya, Achmad Rois menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak boleh lagi bersifat parsial atau sekadar reaktif. Menurutnya, peningkatan kasus ODGJ harus ditangani melalui sistem yang kuat, mulai dari edukasi masyarakat, pemetaan risiko, hingga pendampingan bagi keluarga pasien. Rakor ini, kata Rois, merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya sekaligus titik penguatan kolaborasi lintas sektor.
Rois juga memerintahkan agar TPKJM tidak hanya berdiri di level kabupaten, tetapi wajib segera dibentuk di seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa. Struktur tim yang berada dekat dengan warga dinilai akan mempercepat laporan, memperkecil risiko pemasungan, serta memastikan ODGJ mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan.
“Camat, lurah, kepala desa, dan Puskesmas harus bergerak seirama,” tegasnya.
Pemkab Kobar berharap rakor dua hari ini dapat menghasilkan pola kerja terpadu yang berdampak langsung pada perbaikan kualitas hidup ODGJ di daerah. Rois menutup kegiatan dengan apresiasi kepada seluruh peserta dan menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kesehatan jiwa bukan hanya tugas sektor kesehatan, tetapi hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian