INTIMNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin agresif memperkuat strategi ketahanan pangan nasional. Dalam forum Leadership Forum CNN Indonesia: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025), Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menegaskan target optimistis produksi padi mencapai 400 ribu ton tahun 2025. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen Kalteng mendukung program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat. (Selasa, 14 Oktober 2025)
Dalam paparannya, Edy menyebut tren produksi padi di Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023 capaian panen berada di angka sekitar 330 ribu ton, kemudian naik menjadi 366 ribu ton pada tahun 2024. Lonjakan produksi itu membuat Pemprov Kalteng percaya diri menargetkan kenaikan hingga 400 ribu ton pada tahun berjalan.
“Produksi pertanian padi cukup meningkat. Kami berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian swasembada pangan nasional,” kata Edy di hadapan peserta forum tingkat nasional yang melibatkan pemangku kebijakan dari pemerintah pusat, akademisi, dan pelaku sektor ekonomi.
Menurut Edy, peningkatan produksi tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur logistik yang memadai. Ia menekankan pentingnya pembangunan jaringan distribusi yang efisien untuk mempercepat pergerakan hasil panen dari sentra produksi ke pasar, sekaligus menurunkan biaya transportasi yang masih menjadi hambatan klasik bagi petani.
Upaya percepatan program ketahanan pangan di Kalteng juga didukung kebijakan strategis pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Kalteng masuk sebagai salah satu wilayah prioritas pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Pemerintah daerah telah menindaklanjuti arahan tersebut melalui kontrak lahan seluas 66 ribu hektare dari total 71 ribu hektare yang direncanakan untuk cetak sawah rakyat.
Edy memaparkan terjadi penyesuaian target lahan akibat kebutuhan penyesuaian dengan tata kelola masyarakat, sehingga luasan efektif menjadi 53 ribu hektare. Saat ini, progres penggarapan mencapai 25 persen. “Dari lahan yang sudah dikerjakan, kami berharap memberi kontribusi signifikan dalam waktu dekat,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto. Tito menyebut pemimpin daerah memiliki kewenangan kuat dalam regulasi, anggaran, hingga pemanfaatan sumber daya untuk menunjang program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.
“Saya kira peran daerah sangat penting. Kepala daerah memiliki power dan instrumen kebijakan untuk mempercepat implementasi program nasional,” ujar Tito.
Edy menambahkan, percepatan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah harus dikerjakan bersama semua pihak, termasuk dukungan pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendamping, serta komunitas petani. Ia mendorong pemerintah pusat memperkuat alokasi pembiayaan untuk alat pertanian, mekanisasi, perbaikan irigasi, dan pendampingan teknologi agar produktivitas dapat terus meningkat.
Pemprov Kalteng optimistis keberhasilan target produksi 400 ribu ton padi akan menjadi tonggak penting bagi pembangunan ekonomi berbasis pangan, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung beras baru di luar Pulau Jawa.
Acara berakhir dengan penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi dan kemandirian pangan Indonesia.
Penulis : Redha
Editor : Andrian