
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun ini sudah menjadi yang ke-11 secara berturut-turut. Rabu 10 Juni 2025.
“Capaian ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat memberikan keterangan di dalam acara Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalteng tentang pertanggungjawaban Gubernur terhadap APBD Tahun 2024.
Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Pemprov Kalteng dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kerja sama yang baik dengan DPRD sebagai mitra kerja menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran,” jelas Edy.
Wagub menegaskan komitmen Pemprov untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. “Kami akan terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran,” ujarnya.
Pencapaian WTP ini disebutkan memiliki dampak positif bagi perekonomian. “Dengan tata kelola keuangan yang baik, kepercayaan investor meningkat signifikan. Ini terbukti dari beberapa proyek investasi yang mulai masuk ke Kalteng,” papar Edy.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Nasdem dalam rapat dengan DPRD. “Kami apresiasi pertanyaan kritis dari Fraksi Nasdem yang mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja,” sambung Wagub.
Untuk mempertahankan prestasi ini, Pemprov akan melakukan berbagai langkah perbaikan.
“Kami akan memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah,” tegas Edy.
Terakhir, Wagub berharap capaian ini bisa memberikan manfaat nyata. “Target kami sederhana, bagaimana anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kalteng,” tutupnya.
Penulis Redha
Editor Andrian