Kalteng Komitmen Bangun Layanan Publik Ramah Disabilitas
Intim News
21 Oktober 2025 5:20 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmen menghadirkan keterbukaan informasi publik yang inklusif bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Upaya itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas, yang digelar Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kanderang Tingang, Selasa (21/10/2021).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan akses informasi yang adil tanpa hambatan bagi kelompok difabel, sejalan dengan semangat pemerataan layanan publik dan pemenuhan hak dasar warga negara. Pemerintah menilai inklusi informasi merupakan fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi semua kalangan dalam pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan seputar prinsip keterbukaan informasi, aksesibilitas layanan publik, serta peran pemerintah dalam menjamin keterbukaan data. Pemerintah menilai bahwa penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan setara, termasuk dalam memperoleh informasi resmi yang berhubungan dengan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Kalteng, Erwindy, menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan institusional pemerintah dalam memastikan implementasi keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berkeadilan.
“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif. Dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, kami ingin memastikan bahwa hak atas informasi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” kata Erwindy dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin penyandang disabilitas hanya menjadi objek program, melainkan subjek penting yang berdaya dan memiliki peran strategis dalam proses demokrasi informasi di Kalimantan Tengah. Menurutnya, akses informasi yang setara akan membuka peluang baru dalam pendidikan, ekonomi, maupun partisipasi sosial.
Erwindy menegaskan, kegiatan seperti ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar memberi dampak yang benar-benar terasa, bukan sebatas seremoni. “Harapannya, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Melalui kegiatan yang menghadirkan 20 peserta penyandang disabilitas dari berbagai organisasi dan komunitas, Pemerintah Provinsi berharap tercipta mekanisme pelayanan informasi publik yang lebih ramah, adaptif, dan mudah diakses. Selain itu, kegiatan ini sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai amanat undang-undang.
Selain peserta dari kalangan difabel, hadir pula jajaran pejabat pemerintah seperti Plt Kepala Diskominfosantik Provinsi Kalteng Rangga Lesmana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Ngismatul Choiriyah, Deasy Olivia Christy dari Dinas Sosial, serta juru bahasa isyarat dari Gerkatin, Normilayanti. Kehadiran juru bahasa isyarat menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan praktik inklusi tidak hanya pada tingkat kebijakan, tetapi juga pada implementasi teknis pelaksanaan kegiatan.
Melalui langkah terukur tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan tekad membangun ruang layanan informasi yang dapat diakses oleh seluruh warga tanpa diskriminasi. Pemerintah meyakini bahwa inklusi bukan hanya persoalan akses, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan dasar penting dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang transparan, berkeadilan, dan berkeberlanjutan.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
