Kadisbun Kalteng Dorong Kepatuhan Perusahaan Perkebunan demi Penguatan PAD
Redha
21 Oktober 2025 12:21 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat sinergi dengan perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal dan tata kelola ekonomi daerah.Selasa 21 Oktober 2025.
Rapat koordinasi (Rakor) optimalisasi PAD digelar di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, para bupati dan wali kota, serta pimpinan perusahaan besar swasta dari berbagai kabupaten.
Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kalimantan Tengah, Rizky Ramadhana Badjuri, menyampaikan bahwa partisipasi perusahaan dalam rakor kali ini cukup tinggi. Hampir seluruh undangan hadir, menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, sebagian besar perusahaan telah menyatakan kesanggupan menjalankan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen dari total areal usaha. Menurutnya, tanggung jawab itu tidak hanya berbicara tentang regulasi, tetapi juga kepedulian sosial terhadap masyarakat di sekitar kebun.
“Jika kemitraan plasma berjalan baik, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat dan dampaknya langsung terasa pada stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain soal plasma, Rizky menekankan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan daerah. Mulai dari penggunaan pelat KH pada kendaraan operasional, pembelian BBM di wilayah Kalteng, hingga penerapan CSR yang tepat sasaran.
“Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi ukuran nyata seberapa besar komitmen perusahaan terhadap tempat mereka beroperasi,” katanya.
Gubernur Agustiar Sabran dalam arahannya menyebut bahwa pemerintah tidak ingin hanya menjadi pengawas, melainkan mitra strategis bagi pelaku usaha.
“Kebijakan ini telah disepakati perusahaan tiga zona yang nantinya akan menjadi tambahan dalam upaya meningkatkan PAD Daerah,” tuturnya.
Menurut Gubernur Kalteng Agustiar Sabran penguatan PAD dari sektor perkebunan akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan tanpa ketergantungan pada dana pusat.
“Kemandirian fiskal adalah langkah awal menuju pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalteng, dan ini langkah strategis pemerintah daerah bersama Kabupaten menuju Kalteng mempersiapkan generasi emas 2045,” ucapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota dan perwakilan perusahaan menandatangani Pakta Integritas. Dokumen ini berisi komitmen untuk melaksanakan kewajiban daerah secara transparan, mulai dari pajak, CSR, hingga program plasma.
“Rizky mengungkapkan bahwa pakta tersebut bukan sekadar simbol, tetapi perjanjian moral yang menuntut konsistensi dalam pelaksanaannya, yang memiliki konsentrasi apabila.melanggar,” imbuhnya.
Ia berharap hasil rakor tidak berhenti pada pertemuan formal, melainkan ditindaklanjuti dengan sistem pemantauan terpadu antara pemerintah dan dunia usaha.
“Yang terpenting adalah memastikan komitmen ini benar-benar terlaksana di lapangan, karena kita yang melakukan monitoring melalui tim langsung,” jelasnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalteng ingin memastikan bahwa seluruh perusahaan perkebunan dan kehutanan beroperasi secara bertanggung jawab. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kontribusi PAD dari sektor tersebut pada tahun mendatang.
Kegiatan itu menandai langkah baru dalam membangun hubungan yang lebih transparan antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan sinergi yang kuat, Kalteng menargetkan kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
