INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menguatkan fokus pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai strategi utama meningkatkan daya saing dan menekan ketimpangan antarwilayah. Agenda itu ditegaskan dalam Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Rakonreg PDRB) Kalteng Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Bapperida, Selasa (11/11/2025). (Selasa, 11 November 2025)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden menyatakan, arah pembangunan daerah tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemerataan hasil pembangunan agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Menurut dia, orientasi pembangunan ke depan harus memastikan pertumbuhan ekonomi setara dengan peningkatan kesejahteraan.
“Pembangunan bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ujar Herson dalam sambutannya.
Pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lima persen pada 2025. Di tingkat daerah, kinerja ekonomi Kalteng dinilai menunjukkan tren yang semakin positif. Data setempat mencatat pertumbuhan ekonomi Kalteng bergerak dari 4,14 persen pada 2023, naik menjadi 4,46 persen pada 2024, dan mencapai 5,36 persen (yoy) pada triwulan III 2025.
Herson menegaskan, capaian tersebut tidak boleh membuat daerah puas diri. Ia mengingatkan masih banyak potensi ekonomi yang belum tergarap, terutama sektor berbasis sumber daya alam dan penguatan wilayah produktif.
Target ekonomi Kalteng pada 2025 ditetapkan sebesar 5,60 persen, kemudian meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan diharapkan mencapai 7,3 persen pada 2029. Angka ini sekaligus menjadi kontribusi daerah terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen di tahun yang sama.
Menurut Herson, struktur ekonomi Kalteng saat ini masih didominasi sektor berbasis bahan mentah (brown economy), sehingga perlu akselerasi transformasi menuju industri hilir bernilai tambah. Pemerintah meyakini hilirisasi SDA mampu memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.
“Transformasi menuju ekonomi hijau adalah keharusan, bukan pilihan. Dengan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, kita tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjaga lingkungan,” tegasnya.
Herson menambahkan, reformasi ekonomi harus dibarengi penguatan tata kelola perizinan usaha yang transparan, perluasan akses UMKM, serta pengembangan kawasan ekonomi terpadu sebagai pusat pertumbuhan baru.
Forum Rakonreg ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan strategi antarinstansi, dengan menghadirkan narasumber dari BPS RI, Bappenas RI, Kementerian Perindustrian RI, Bank Indonesia, dan akademisi Universitas Palangka Raya. Kegiatan turut dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan penyediaan dan pemanfaatan data statistik antara Pemprov Kalteng dan BPS.
“Forum ini momentum penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutup Herson.
Penulis Redha
Editor Andrian