Gubernur Kalteng Bakal Beri Penghargaan Desa Antikorupsi, Ini Syaratnya

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Inspektorat Daerah menggelar rapat koordinasi bersama Tim Replikasi Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi, Jumat (18/7/2025).

Rapat ini digelar secara daring dan diikuti oleh perwakilan seluruh kabupaten se-Kalimantan Tengah.

Pertemuan tersebut merupakan langkah awal menjelang pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Desa Antikorupsi tahun 2025.

Plt Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Eko Sulistiyono, memimpin langsung jalannya rapat dan memberikan arahan kepada seluruh peserta.

Baca Juga:

Peresmian SPPG Langkai 4 Tingkatkan Akses Gizi Anak Sekolah dan Dampak Ekonomi Lokal

Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten untuk mendampingi desa-desa yang menjadi calon percontohan antikorupsi.

Menurut Eko, pendampingan yang kuat dari pemerintah kabupaten menjadi penentu keberhasilan program ini di tingkat desa.

“Pendampingan yang optimal sangat penting agar desa siap dinilai dan bisa mendapatkan penghargaan dari Gubernur pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Desember nanti,” kata Eko.

Baca Juga:

Wagub Tekankan Efisiensi Anggaran Saat DPRD Setujui Raperda APBD Kalteng 2026

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat lima komponen utama yang harus dipenuhi dalam membangun Desa Antikorupsi.

Kelima komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas layanan publik, partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.

Eko menegaskan bahwa komponen ini harus terpenuhi secara menyeluruh dan tidak bisa dikerjakan setengah-setengah.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Dorong Percepatan PUG, Daerah Diminta Seragamkan Arah Kebijakan

“Pendampingan tidak cukup formalitas. Harus menyasar sistem dan praktik antikorupsi yang benar-benar diterapkan di tingkat desa,” ucapnya.

Ia mengingatkan agar pihak desa maupun pendamping dari kabupaten memahami indikator penilaian yang digunakan dalam program ini.

Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan dalam pemenuhan indikator juga perlu disesuaikan.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Rumuskan Arah Kebijakan Lingkungan 30 Tahun ke Depan

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang konsolidasi teknis antara tim provinsi dan kabupaten untuk memastikan kesiapan desa.

Pemprov Kalteng menargetkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program akan berlangsung pada akhir Juli 2025.

Editor: Andrian