Golkar Soroti Ketimpangan Belanja Daerah, Desak APBD Kalteng Lebih Pro-Rakyat
Ahmad Suhairi
15 Oktober 2025 8:11 am
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen fiskal yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil, bukan sekadar dokumen keuangan tahunan.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, Okki Maulana, selaku juru bicara Fraksi saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026, Selasa, 14 Oktober 2025.
Fraksi Golkar memandang RAPBD sebagai wujud nyata tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan hanya kumpulan angka, tapi harus menjadi alat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Kalimantan Tengah,” ujar Okki.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menilai bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus sejalan dengan visi-misi kepala daerah dan kebijakan fiskal nasional, termasuk mendukung program prioritas Presiden (Asta Cita) dan program unggulan daerah Huma Betang.
Berdasarkan proyeksi makroekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,46 hingga 6,00 persen, dengan sasaran penurunan angka kemiskinan menjadi 4,31 hingga 4,89 persen dan pengangguran terbuka turun ke kisaran 3,30 hingga 3,73 persen.
Namun, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan kebijakan fiskal yang konsisten, pengelolaan belanja yang efektif, serta kesiapan menghadapi penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat.
“Kami meminta pemerintah provinsi menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan yang terukur dan tetap berpihak kepada masyarakat,” kata Okki.
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun lebih, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,776 triliun lebih atau sekitar 39,1 persen. Sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun lebih, dengan defisit sekitar Rp266 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui inovasi pendapatan, seperti memperluas basis pajak, digitalisasi sistem pemungutan pajak, serta pengelolaan aset daerah yang profesional dan transparan tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti kinerja positif Bank Kalteng, yang hingga September 2025 mencatatkan laba bersih sebesar Rp310,12 miliar dan meraih penghargaan nasional sebagai Bank Pembangunan Daerah Berkinerja Terbaik. Golkar meminta agar kontribusi BUMD seperti Bank Kalteng terhadap keuangan daerah semakin diperkuat melalui pembagian dividen yang optimal dan pengelolaan perusahaan yang akuntabel.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar menilai porsi belanja pegawai masih terlalu besar dibandingkan belanja modal, sehingga ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan produktif menjadi terbatas.
“Pemerintah perlu menekan belanja operasional dan memperkuat alokasi untuk pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Okki.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran terhadap kegiatan non-prioritas, dan hasil efisiensi tersebut agar dialihkan ke sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Selain itu, fraksi ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja hibah, terutama bagi lembaga sosial dan pendidikan nonformal yang berperan besar dalam pembinaan masyarakat. Realisasi belanja hibah yang masih rendah pada tahun 2025 diharapkan bisa menjadi perhatian agar ke depan lebih cepat dan tepat sasaran.
Golkar juga menyoroti perlunya strategi untuk memperluas basis pajak daerah, khususnya dari sektor pajak air permukaan dan alat berat, yang potensinya masih belum tergarap optimal. “Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan memanfaatkan sistem informasi terpadu agar pemungutan pajak lebih akurat dan tidak bocor,” ucapnya.
Sebagai kesimpulan, Fraksi Golkar menyatakan Raperda tentang RAPBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Kalimantan Tengah. Dengan disiplin fiskal dan tata kelola yang baik, APBD 2026 harus menjadi alat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tutupnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
