Fraksi NasDem Dorong Digitalisasi Pajak dan Optimalisasi Aset untuk Perkuat PAD Kalteng
Ahmad Suhairi
14 Oktober 2025 8:20 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperkuat sistem keuangan daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi serta optimalisasi aset guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi NasDem terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026, dalam Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menilai pemerintah daerah perlu memperluas sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat. Salah satunya, dengan menerapkan sistem pajak dan retribusi berbasis digital, memperbaiki pengelolaan aset, serta menjalin kerja sama strategis dengan sektor swasta.
“Digitalisasi keuangan daerah menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran penerimaan dan memastikan setiap sumber pendapatan tercatat secara transparan,” ujar Toga.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap potensi kebocoran pendapatan. Dengan sistem keuangan yang terintegrasi dan transparan, pemerintah daerah akan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran.
Selain fokus pada pendapatan, Fraksi NasDem mengingatkan agar belanja daerah diarahkan secara efektif dan terukur. Setiap program pembangunan, menurut mereka, harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dinilai hasilnya.
“Belanja wajib sebaiknya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Toga dalam penyampaiannya.
Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah Kalteng direncanakan sebesar Rp7,105 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp266 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama.
Fraksi NasDem mengingatkan agar pengelolaan defisit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal daerah. Pemerintah juga diimbau untuk menjaga stabilitas keuangan dengan memperkuat manajemen pendapatan serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Selain itu, Fraksi NasDem menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD. Masyarakat, lembaga pengawas, dan media diharapkan dapat turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan anggaran agar berjalan bersih dan terbuka.
Fraksi NasDem juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan visi dan misi Gubernur Kalteng, termasuk program Kartu Huma Betang yang diharapkan dapat membantu masyarakat kecil dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Program ini perlu dijalankan secara tepat sasaran dan berkelanjutan agar dapat menjadi solusi nyata di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” tandasnya.
Sebagai penutup, Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RAPBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan agar pembahasan berikutnya dapat menghasilkan APBD yang efisien, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalteng.
Baca Juga:
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
