Fraksi Golkar DPRD Kalteng Beri Catatan Kritis atas Raperda Perubahan APBD 2025
Ahmad Suhairi
20 Agustus 2025 3:23 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diajukan pemerintah provinsi. Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Selasa, 19 Agustus 2025.
Juru Bicara Fraksi Golongan Karya (Golkar), Noor Fazariah Kamayanti menyatakan, perubahan APBD ini harus benar-benar menjadi instrumen strategis untuk menyinkronkan visi misi gubernur dengan kebijakan fiskal nasional, serta menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi Kalteng yang masih jauh dari target. Hingga semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 4,04 persen, padahal target dalam nota keuangan sebesar 5,60 persen.
“Hal ini memerlukan langkah strategis yang nyata, agar target pembangunan tidak hanya sekadar normatif,” ungkapnya.
Dari sisi pendapatan, Golkar mencatat adanya penurunan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut mereka, kondisi ini harus dijawab dengan kebijakan inovatif, termasuk digitalisasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif tanpa membebani masyarakat kecil.
Fraksi Golkar juga menyoroti kinerja BUMD seperti Bank Kalteng dan Jamkrida yang dinilai sangat bergantung pada kualitas manajemen. Karena itu, Golkar menegaskan agar penetapan direksi dan jajaran manajemen BUMD selalu berlandaskan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.
Di sisi belanja, realisasi anggaran hingga semester pertama baru mencapai 21,91 persen, dengan belanja modal hanya 2,81 persen. Angka ini dianggap sangat rendah dan berpotensi menghambat pembangunan. Padahal, belanja infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi sangat penting untuk daya saing daerah.
“Pemerintah provinsi harus mempercepat realisasi belanja modal strategis, karena infrastruktur adalah penopang utama pembangunan,” tegas Fazariah.
Selain itu, Golkar meminta agar penggunaan SiLPA diarahkan pada program produktif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka juga menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan penanggulangan kemiskinan.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa Raperda Perubahan APBD TA 2025 memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan seluruh pertanyaan dan masukan dari fraksi dapat dijawab secara jelas oleh pemerintah provinsi pada rapat paripurna selanjutnya.
Baca Juga:
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
