Fraksi Gerindra Usulkan Pembentukan Pansus untuk Dalami APBD Katingan 2025
Maulana Kawit
18 Juni 2025 10:28 am
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Katingan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mendalami struktur dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2025.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra, Budy Hermanto, dalam rapat dengar pendapat antara legislatif dan eksekutif pada Selasa, 17 Juni 2025. Ia menilai langkah tersebut penting dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran yang dianggap belum berjalan optimal.
Salah satu sorotan utama Fraksi Gerindra adalah rendahnya serapan anggaran daerah. Hingga pertengahan Juni 2025, realisasi anggaran baru mencapai sekitar 34 persen dari total APBD yang telah disahkan.
“Kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bukan hanya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang terancam tidak dibayarkan, bahkan pada 2026 bisa ditiadakan,” kata Budy. Rabu 18 Juni 2025 di Kantot DPRD Kabupaten Katingan.
Ia mengungkapkan, target PAD Kabupaten Katingan pada 2025 dipatok sebesar Rp130 miliar. Namun, hingga kini, realisasinya baru sekitar Rp32 miliar, terdiri atas PAD dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebesar Rp28 miliar dan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp4 miliar.
Rendahnya pendapatan tersebut, menurut Budy, berdampak pada pembiayaan kebutuhan strategis daerah, salah satunya pembayaran TPP bagi ASN yang membutuhkan alokasi sebesar Rp18 miliar per bulan. Ia menyebut, realisasi pembayaran TPP saat ini baru mencakup tiga bulan terakhir dan itu pun belum menyeluruh.
Selain soal pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah pos pengeluaran yang dianggap tidak proporsional dan tidak sejalan dengan prioritas pembangunan maupun pelayanan dasar masyarakat.
Budy menegaskan, pembentukan pansus adalah langkah strategis untuk melakukan audit politik secara menyeluruh terhadap struktur APBD 2025. Ia juga mendorong agar DPRD segera menjalin koordinasi dengan kementerian terkait guna mendapatkan dukungan dan kejelasan kebijakan fiskal.
“Minimal kita harus berkonsultasi ke Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar efisien,” tegasnya.
Ia menambahkan, pansus yang dibentuk sebaiknya tidak hanya fokus pada evaluasi belanja, tetapi juga menyusun strategi peningkatan PAD. Beberapa sektor yang disebut potensial untuk digarap antara lain optimalisasi retribusi pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, dan digitalisasi pelayanan administrasi.
Meski demikian, Budy mengingatkan bahwa seluruh rencana dan inovasi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Tanpa itu, berbagai inisiatif hanya akan menjadi wacana yang tidak berdampak nyata pada keuangan daerah.
Menurutnya, tantangan fiskal yang dihadapi Pemkab Katingan semakin berat. Jika tidak ada langkah nyata untuk meningkatkan PAD atau melakukan rasionalisasi belanja, sejumlah program strategis, termasuk kesejahteraan pegawai, berisiko terganggu.
Fraksi Gerindra berharap seluruh fraksi di DPRD Katingan dapat mendukung pembentukan pansus ini. Mereka juga meminta pimpinan DPRD menindaklanjuti usulan tersebut sebagai agenda prioritas untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Penulis: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
