Fraksi Gerindra Dorong Pengelolaan APBD 2026 Kalteng Lebih Efektif dan Akuntabel

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 disusun dan dijalankan dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, Helmi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menilai RAPBD 2026 merupakan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan publik. Karena itu, rancangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati, efektif, dan akuntabel.

“Rancangan APBD ini harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus digunakan seefisien mungkin dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Helmi.

Baca Juga:

Fraksi PAN Nilai Struktur APBD 2026 Kalteng Realistis dan Berpihak pada Rakyat

Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan Gubernur Kalteng, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp7,105 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sekitar Rp266 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Menanggapi hal itu, Fraksi Gerindra mendorong agar penggunaan anggaran lebih difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara kegiatan administratif dan seremonial harus dibatasi agar ruang fiskal lebih banyak digunakan untuk kepentingan publik.

Di sektor pendidikan, Gerindra menekankan pentingnya pemerataan pelayanan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Pemerintah Provinsi diharapkan menjamin ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas belajar, serta melanjutkan program beasiswa bagi pelajar berprestasi.

Baca Juga:

Fraksi PDIP Desak Pemprov Kalteng Tingkatkan Anggaran UMKM dan Pertanian di APBD 2026

Dalam bidang kesehatan, fraksi ini meminta agar pelayanan puskesmas dan rumah sakit daerah terus ditingkatkan agar masyarakat di seluruh wilayah Kalteng bisa memperoleh layanan yang memadai.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terencana dan tepat sasaran untuk memperlancar arus logistik dan perdagangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gerindra turut menyoroti tantangan lingkungan hidup dan kebencanaan, terutama ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah diminta memperkuat anggaran untuk mitigasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini.

Baca Juga:

Demokrat Pertanyakan Strategi Pemprov Kalteng Tekan Kemiskinan dan Optimalkan PAD

Dari sisi pendapatan, Fraksi Gerindra mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui penertiban kendaraan berpelat luar daerah dan penataan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Namun, fraksi ini juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan dan integrasi data keuangan antarperangkat daerah agar potensi kebocoran dapat diminimalkan dan pengelolaan keuangan lebih transparan.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Setiap program yang direncanakan perlu memiliki indikator kinerja yang jelas serta pelaporan realisasi yang bisa diakses publik,” jelas Helmi.

Gerindra juga meminta agar sistem pengawasan internal diperkuat dan proses pengadaan barang serta jasa dilakukan secara terbuka. Pemanfaatan teknologi informasi, menurutnya, akan sangat membantu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan terbuka.

Baca Juga:

Soroti Defisit RAPBD 2026 Kalteng, PKB Dorong Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Dalam penutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyatakan menyetujui Raperda tentang Rancangan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan agar dalam pembahasan berikutnya pemerintah dapat lebih memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang terbuka dan berpihak pada rakyat, kami yakin APBD 2026 dapat menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.

Editor: Andrian