Fraksi Demokrat Kalteng Soroti Rumah Sakit, Ketimpangan Wilayah, dan Literasi Digital dalam RPJMD
Ahmad Suhairi
16 Juni 2025 8:00 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029.
Catatan itu dibacakan oleh juru bicara fraksi, Kasri Yani, dalam rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin, 16 Juni 2025. Demokrat menyatakan menerima rancangan tersebut untuk diproses lebih lanjut, namun menegaskan pentingnya koreksi dalam beberapa isu strategis.
Isu pertama yang disorot adalah mandeknya peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doris Sylvanus. Menurut Yani, sejak 2019 Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyusun rencana pengembangan rumah sakit tersebut dari kelas B menjadi kelas A. Namun hingga kini, rencana itu belum juga direalisasikan.
“Kami tidak menemukan pengembangan RSUD Doris Sylvanus ke kelas A dalam lampiran RPJMD 2025–2029. Bagaimana tindak lanjutnya?” tanya Yani.
Akibat stagnasi itu, lanjut dia, masyarakat Kalteng yang membutuhkan layanan spesialis harus mencari pengobatan ke provinsi lain. Padahal, peningkatan status rumah sakit akan memperkuat layanan kesehatan rujukan di wilayah tengah Kalimantan.
Baca Juga:
Sorotan kedua menyasar komitmen gubernur dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Fraksi Demokrat mempertanyakan tindak lanjut dari pidato Gubernur Agustiar Sabran pada 10 Juni 2025, yang menjanjikan porsi pembangunan lebih besar untuk zona timur Kalteng.
“Dalam dokumen RPJMD, kami tidak menemukan pernyataan eksplisit soal pengurangan ketimpangan antarzona, khususnya wilayah timur,” kata Yani.
Poin ketiga menyangkut literasi digital. Demokrat menilai rendahnya kemampuan digital masyarakat dan aparatur sipil negara di Kalteng menjadi hambatan serius dalam mendorong efisiensi layanan publik dan transformasi ekonomi daerah.
“Pertanyaan kami, strategi apa yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan literasi digital?” ucapnya.
Demokrat juga menyatakan mendukung program prioritas “Betang Cerdas” yang mengusung visi sekolah dan kuliah gratis, serta target satu keluarga satu sarjana. Namun fraksi itu mengingatkan potensi lonjakan lulusan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja.
“Bagaimana pemerintah mengantisipasi membeludaknya lulusan SMA/SMK dan sarjana di masa depan? Tidak semua bisa tertampung di dunia kerja,” ujar Yani.
Isu kelima yang disampaikan berkaitan dengan penyelarasan antara RPJMD dan program nasional RPJMN 2025–2029, khususnya terkait hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
“Pertanyaan kami, sejauh mana tahapan dan langkah konkret pemerintah provinsi dalam menyelaraskan RPJMD dengan agenda hilirisasi nasional?” katanya.
Fraksi Demokrat berharap semua pertanyaan dan masukan mereka ditanggapi secara komprehensif oleh Gubernur Kalteng dalam forum resmi selanjutnya.
“Kami mohon dengan sangat agar Bapak Gubernur memberikan tanggapan sebagaimana mestinya terhadap seluruh catatan ini,” pungkas Yani.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
