FEB UPR dan DJPb Kalteng Gelar Kuliah Umum, Bahas Kebijakan Fiskal di Tengah Dinamika Global
Ahmad Suhairi
19 Agustus 2025 6:50 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (FEB UPR) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kuliah umum perdana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
Kuliah umum yang berlangsung di Aula Palangka Universitas Palangka Raya pada Selasa, 19 Agustus 2025 ini mengangkat tema “Dinamika Global dan Respons Kebijakan Fiskal”.
Acara tersebut menjadi pembuka kegiatan akademik semester ganjil sekaligus wadah bagi mahasiswa untuk memahami kondisi ekonomi global dan arah kebijakan fiskal Indonesia.
Kegiatan dihadiri lebih dari 350 peserta dari berbagai fakultas di lingkungan UPR, baik mahasiswa program sarjana maupun magister. Kehadiran yang antusias ini menunjukkan tingginya minat mahasiswa untuk memahami persoalan ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Baca Juga:
Kuliah umum dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPR, Dr. Darmae Nasir, Ph.D. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan literasi kebijakan fiskal di kalangan mahasiswa.
Sementara itu, Dekan FEB UPR, Dr. Sunaryo Neneng dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas terselenggaranya kuliah umum ini. Ia menilai kegiatan ini dapat memperluas wawasan mahasiswa dalam bidang ekonomi, khususnya terkait kebijakan fiskal.
Ia berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin agar mahasiswa bisa terus mengikuti perkembangan kebijakan fiskal, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” ucapnya.
Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, M.Sc. Dalam paparannya, Herry menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dirancang secara “waspada, antisipatif, dan responsif” untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“APBN bukan hanya alat untuk membiayai program pemerintah, tetapi juga instrumen penting untuk melindungi rakyat dari dampak gejolak ekonomi dunia. Arah kebijakan fiskal 2026 akan lebih menekankan pada kedaulatan pangan, energi, dan penguatan ekonomi daerah,” jelas Herry.
Acara ini juga menghadirkan Local Expert Kementerian Keuangan, Prof. Dr. Irawan, M.Si., serta moderator dari FEB UPR, Nurlia Eka Damayanti, M.Si. Kehadiran para akademisi dan praktisi di bidang ekonomi menambah bobot kuliah umum tersebut.
Ketua panitia, Suherman, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara. Ia juga mengapresiasi peran aktif dosen dan mahasiswa FEB UPR yang ikut menyukseskan kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.
Suherman berharap kuliah umum ini dapat membuka wawasan mahasiswa tentang tantangan ekonomi global serta peran kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas pembangunan.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya siap menghadapi dunia akademik, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
