Dugaan Tebang Pilih Kasus Narkoba, DPRD Kotim Minta Penegakan Hukum Dievaluasi

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan adanya praktik tebang pilih dalam pengungkapan kasus narkotika oleh aparat penegak hukum.

Dalam hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kotim, Edy Mashamy, mendesak agar dilakukan evaluasi kinerja aparat penegak hukum secara berkala. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.

“Untuk memastikan penegakan berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa diskriminasi, maka harus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap aparat penegak hukum,” kata Edy, Selasa 4 November 2025.

Selain itu, hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dipublikasikan secara terbuka guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Baca Juga:

DPRD Kotim Dorong Penyelesaian Tapal Batas Antar Desa Secara Damai

Edy juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara seluruh pihak terkait, termasuk kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

“Koordinasi juga perlu peningkatan antara seluruh pihak terkait, termasuk kepolisian, BNNK, Pemda tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama,” ucapnya.

Menurutnya, koordinasi yang baik akan mendorong pertukaran informasi yang lebih efektif dan menciptakan penanganan yang lebih komprehensif terhadap persoalan narkoba.

Baca Juga:

DPRD Harap BLUD RSUD Dr Murjani Sampit Capai Target

Selain aspek penegakan hukum, DPRD Kotim juga menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama generasi muda. Program sosialisasi diharapkan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memanfaatkan media komunikasi yang efektif.

“Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Keluarga harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anggotanya dari pengaruh narkoba. Masyarakat pun perlu aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba,” ujarnya.

Dirinya juga meminta agar pihak kepolisian lebih transparan dalam menangani kasus-kasus narkoba. Informasi mengenai perkembangan kasus sebaiknya disampaikan secara berkala kepada publik, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

DPRD Kotim Siap Fasilitasi Sengketa Lahan Warga Samuda Besar dengan PT BPP

DPRD Kotim menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata tanpa tebang pilih. Semua pelaku tindak pidana narkoba, tanpa memandang status sosial maupun latar belakang, harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menanggapi keluhan warga, DPRD Kotim menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan praktik tebang pilih tersebut. Dewan berencana memanggil pihak kepolisian untuk meminta penjelasan resmi.

“Jika terbukti ada praktik tebang pilih, kami akan mendorong agar tindakan tegas diambil terhadap oknum-oknum yang terlibat,” tegasnya.

Baca Juga:

Minim Anggaran, DPRD Khawatir BPBD Kotim Tak Siap Hadapi Bencana

Penulis: Oktavianto
Editor: Andrian