DPRD Minta Pengawasan Pangan Kalteng Diperketat
Intim News
6 November 2025 12:19 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pengawasan keamanan pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyoroti masih adanya potensi peredaran pangan yang belum terjamin kualitas dan keamanannya, sehingga butuh penguatan koordinasi lintas sektor untuk melindungi masyarakat.
Upaya menjamin pangan aman konsumsi, menurut Arton, tidak boleh hadir hanya saat momentum tertentu. Ia menyatakan DPRD mendorong langkah konkrit Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam memperketat pengawasan mulai dari sumber produksi hingga ke pasar.
“Isu keamanan pangan menyangkut langsung kesehatan publik. Jika pengawasan lemah, dampaknya tidak hanya pada kasus keracunan, tetapi juga ancaman jangka panjang bagi ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya, Kamis 6 November 2025.
Ia memandang kolaborasi antarlembaga seperti OKKPD, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta instansi pendukung lain masih perlu ditingkatkan. Sinkronisasi data, inspeksi bersama, dan penindakan terkoordinasi menjadi kunci untuk mencegah produk bermasalah beredar luas.
Dalam banyak kasus, kata Arton, pelanggaran keamanan pangan terjadi karena lemahnya deteksi dini. Oleh sebab itu, ia menilai Kalteng harus lebih agresif memanfaatkan teknologi, seperti sistem monitoring distribusi pangan dan kanal pelaporan digital yang memudahkan tindak lanjut cepat di lapangan.
“Selain itu, peningkatan kapasitas petugas menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Pelatihan berkala serta dukungan sarana uji laboratorium diperlukan agar pengawasan tidak bersifat administratif semata, tetapi benar-benar mampu menganalisis risiko secara ilmiah,” tutur Politisi PDIP itu.
Arton juga menyoroti aspek edukasi publik yang masih minim. Kesadaran konsumen dalam memilah produk aman turut mempengaruhi rantai pangan. Masyarakat, menurutnya, harus dibekali informasi yang benar tentang ciri-ciri pangan tidak layak dan bagaimana memastikan penanganannya tetap higienis.
“Keamanan pangan bukan tugas satu lembaga. Ini kerja kolektif agar warga tidak menjadi korban kelalaian atau fraud pelaku usaha nakal,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut dalam pernyataannya.
Ia berharap regulasi yang sudah ada tidak berhenti menjadi dokumen aturan, tetapi dijalankan secara ketat. Pengawasan yang konsisten, kehadiran pemerintah yang sigap, dan partisipasi masyarakat yang aktif, menjadi fondasi untuk memastikan pangan yang beredar aman dan berkualitas.
Dengan kepedulian bersama dan intervensi tepat sasaran, Arton optimistis Kalteng mampu memperkuat sistem keamanan pangan yang adaptif di tengah berkembangnya industri pangan dan pola konsumsi masyarakat.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
