DPRD Kotim Usulkan Tambahan Anggaran Rp571,7 Miliar untuk Tahun 2026
Intim News
17 November 2025 11:48 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkapkan bahwa ada kekurangan anggaran sebesar Rp571,7 miliar untuk tahun 2026. Kebutuhan ini meliputi berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, perekonomian, hingga pembangunan fisik dan infrastruktur.
Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari kajian yang dilakukan masing-masing komisi setelah melakukan pembahasan dengan perangkat daerah dan kunjungan lapangan.
“Setiap komisi telah menilai dan mengidentifikasi kebutuhan di lapangan. Hasilnya, kami menemukan bahwa ada beberapa sektor yang masih kekurangan anggaran untuk mendukung program kerja tahun depan,” kata Juliansyah pada Senin (17/11/2025).
Komisi I DPRD, yang menangani bidang pemerintahan, hukum, dan keuangan, melaporkan adanya kekurangan anggaran sebesar Rp28,59 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan, serta penguatan teknologi informasi di pemerintahan.
Komisi I juga menyoroti perlunya anggaran untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang akan dilaksanakan di Kecamatan Mentaya Hulu.
Komisi II, yang membidangi perekonomian, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp56,37 miliar. Anggaran ini terutama untuk penguatan sektor ekonomi daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Komisi II juga mendesak perhatian lebih pada sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Anggaran ini penting untuk memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat tidak hanya menjadi wacana, tetapi berdampak nyata. Kami juga mendorong transparansi dalam pengelolaan aset daerah,” ujar anggota Komisi II.
Komisi III, yang menangani kesejahteraan rakyat, melaporkan kekurangan anggaran sebesar Rp108,03 miliar. Dana ini akan diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan sarana prasarana, serta kualitas tenaga pendidik dan tenaga medis.
Komisi III juga menyoroti perlunya anggaran untuk program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kebudayaan.
Sementara itu, Komisi IV, yang membidangi fisik dan prasarana, mencatatkan kebutuhan anggaran terbesar, yaitu Rp378,73 miliar. Anggaran ini diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi.
Komisi IV juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek fisik agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu.
“Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kami berharap anggaran ini bisa segera disetujui agar proyek-proyek yang tertunda bisa segera dilaksanakan,” kata anggota Komisi IV.
Juliansyah berharap agar pemerintah daerah segera merespons usulan ini dengan serius. Menurutnya, semua kebutuhan anggaran yang diajukan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat Kotim yang sangat mendesak.
“Kami berharap anggaran yang diajukan ini bisa segera diproses agar pembangunan tidak terhambat,” tegasnya.
Anggota DPRD Kotim juga menekankan bahwa anggaran yang diajukan bukan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, melainkan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi pembangunan daerah di masa depan.
“Kita tahu, tanpa anggaran yang memadai, pembangunan daerah tidak akan optimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk segera menyelesaikan persoalan anggaran ini agar pembangunan bisa berjalan lancar,” tambah Juliansyah.
Dengan tambahan anggaran ini, DPRD Kotim berharap perekonomian dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meningkat secara signifikan.
Semua pihak diharapkan bekerja sama agar anggaran yang diajukan dapat terealisasi dengan baik, dan program-program prioritas dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan.
(JMY)
Berita Rekomendasi
