DPRD Kotim Tegaskan Gaji ASN Jangan Terganggu Efisiensi

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar menekankan agar rencana efisiensi anggaran pemerintah daerah tidak berdampak pada pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kurniawan menegaskan bahwa ASN tetap harus menerima haknya secara penuh meski ada pemangkasan APBD.

Menurut politikus PAN itu, keberlangsungan tunjangan ASN memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. “Dengan adanya tunjangan, daya beli tetap terjaga, dan itu memberi efek berantai bagi ekonomi masyarakat,” kata Kurniawan, menyoroti pentingnya menjaga perputaran ekonomi lokal, Kamis (16/10/2025).

Kurniawan mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif dan bijak. Ia mendorong Pemkab Kotim mencari langkah-langkah inovatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

“Pemkab Kotim harus bijak dan cepat menyikapi adanya pemangkasan anggaran tahun 2026. Kita paham terjadi perubahan fiskal, tapi kebijakan harus tepat agar inflasi dan pergerakan ekonomi tetap stabil,” ujarnya.

Baca Juga:

Lambatnya Listrik Pulau Hanaut, DPRD Kotim Desak PLN Cepat Realisasikan Janji

Lebih lanjut, Kurniawan menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu menemukan solusi yang tidak merugikan ASN dan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Efisiensi anggaran yang direncanakan untuk tahun 2026 diproyeksikan menurunkan APBD Kotim sekitar Rp383 miliar dibanding tahun 2025. DPRD berharap pemangkasan ini lebih difokuskan pada pos belanja yang tidak menyentuh hak-hak ASN dan pelayanan publik.

Kurniawan menilai, jika gaji dan tunjangan ASN tetap lancar, maka ekonomi mikro di Kotim akan tetap bergerak. ASN sebagai konsumen utama memiliki peran penting dalam menjaga permintaan barang dan jasa di tingkat lokal.

Baca Juga:

DPRD Kotim Geram, Proyek Listrik Desa Tertahan Gara-gara Lambannya Izin Perusahaan

Politikus PAN ini juga menekankan bahwa langkah efisiensi harus dibarengi inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Kotim dituntut kreatif menggali PAD melalui sektor produktif dan usaha ekonomi kreatif tanpa menekan daya beli masyarakat.

Sementara itu, DPRD Kotim siap memberikan masukan dan pengawasan agar kebijakan penghematan anggaran tidak mengganggu stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan ASN.

“Kami akan terus memantau dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan efisiensi tetap berpihak pada masyarakat dan ASN,” tutup Kurniawan.

Baca Juga:

PT BGA Siap Terbitkan Izin Melintas untuk Pembangunan Listrik PLN ke Desa Selucing

Editor: Andrian