DPRD Kotim Rencanakan RDP, Bahas Minimnya Fasilitas Pendidikan di Seranau

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas kondisi pendidikan di Kecamatan Seranau. Langkah ini diambil menyusul viralnya kisah perjuangan para guru yang mengajar di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.

Perhatian publik terhadap kondisi sekolah di wilayah pelosok itu mendorong DPRD mengambil sikap. Sejumlah sekolah dilaporkan tidak memiliki bangunan yang layak, kekurangan tenaga pengajar, serta fasilitas pendukung belajar-mengajar yang sangat minim.

Anggota DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan II, Dadang Siswanto, mengatakan, perjuangan para guru di Seranau layak mendapat apresiasi. Ia menilai, para pendidik tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas.

“Saya salut terhadap para guru yang tetap menjalankan tugas mereka, bahkan tanpa fasilitas memadai. Ini bentuk pengabdian yang luar biasa,” ujar Dadang, Sabtu (11/10/2025).

Baca Juga:

DPRD Kotim Ingatkan Pejabat yang Baru Dilantik: Bekerja Serius atau Siap Dievaluasi

Namun, Dadang menilai kondisi ini juga merupakan cerminan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan di wilayah terpencil. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak bisa hanya berfokus di perkotaan atau kawasan yang mudah dijangkau.

“Ini bukan sekadar masalah infrastruktur. Ini soal komitmen kita terhadap masa depan generasi penerus, terutama yang tinggal di daerah pelosok,” katanya.

Ia juga mengkritisi pendekatan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan alasan untuk tidak memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan. Efisiensi, kata dia, bukan berarti memangkas kebutuhan vital masyarakat.

Baca Juga:

DPRD Kotim Dukung Langkah Tegas BNN Bongkar Jaringan Sabu dalam Waktu Singkat

“Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Efisiensi bukan berarti mengabaikan hak dasar anak-anak untuk mendapat pendidikan yang layak,” ucapnya.

RDP yang akan digelar DPRD Kotim rencananya akan melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan sejumlah pihak terkait lainnya. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi persoalan yang ada.

Menurut Dadang, DPRD akan mendorong alokasi anggaran yang lebih berpihak pada daerah-daerah tertinggal. Ia menegaskan, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas, bukan hanya slogan dalam perencanaan.

Baca Juga:

DPRD Kotim Minta Evaluasi Total Sistem Biometrik BPJS Kesehatan

“Kami ingin ada langkah nyata, bukan sekadar laporan. Pemerataan pendidikan harus diwujudkan secara konkret, dimulai dari wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu. (Umo/Maulana Kawit)