DPRD Kotim Kritik Proses Pencairan Dana Hibah Olahraga yang Lambat Menjelang Porprov 2026
Intim News
11 November 2025 11:34 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, menyoroti lambannya pencairan dana hibah olahraga menjelang penutup tahun anggaran 2025. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan itu bisa berimbas serius pada persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Tengah 2026.
Riskon menyebut hingga November ini, dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim belum juga masuk. Kondisi tersebut otomatis membuat KONI tak dapat menyalurkan anggaran pembinaan kepada cabang olahraga (cabor) di bawahnya.
“Sekarang sudah bulan November, waktu efektif tinggal sampai 15 Desember. Kalau dana belum cair, kapan cabor bisa melakukan pembinaan, seleksi atlet, dan membuat LPJ?” kata Riskon, Selasa 11 November 2025.
Ia mempertanyakan alur birokrasi pencairan yang dinilainya tidak efisien. Padahal, dana hibah tersebut sudah masuk dalam anggaran murni dan seharusnya dicairkan sejak triwulan pertama.
“Kalau diproses di akhir tahun begini, bagaimana mau maksimal? Pembinaan atlet tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu dua bulan,” ujarnya.
Riskon, yang juga menjabat Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kotim, menyebut ketelambatan itu membuat banyak cabor kesulitan menjalankan program pembinaan. Sejumlah pelatih, menurutnya, bahkan sudah mulai meragukan kesiapan Kotim untuk berlaga di Porprov.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak berkaitan dengan kasus hukum yang pernah menimpa ketua KONI sebelumnya. “Itu di luar konteks. Tidak ada hubungannya dengan proses pencairan saat ini,” katanya.
Menurutnya, problem pencairan hibah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dispora. Ia meminta agar mekanisme internal segera diselesaikan sehingga dana dapat bergerak ke tingkat cabor tanpa harus menunggu hingga batas akhir tahun.
Riskon mengingatkan bahwa Kotim memiliki 34 cabor yang membutuhkan pembinaan panjang, bukan kerja instan. Atlet, kata dia, membutuhkan latihan rutin, program peningkatan fisik, dan uji tanding yang mustahil dilakukan dalam waktu singkat.
“Sirkulasi pembinaan itu tidak bisa dipadatkan. Kalau waktunya mepet, kualitas atlet pasti menurun. Mustahil kita berharap prestasi tinggi tanpa dukungan anggaran yang tepat waktu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti risiko administrasi yang timbul jika pencairan dilakukan terlalu dekat dengan akhir tahun. Cabor, kata dia, akan dikejar waktu untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam tempo singkat, yang rawan menimbulkan masalah baru.
Menjelang Porprov 2026, Riskon menilai pemerintah daerah seharusnya memberi dukungan penuh kepada KONI dan cabor. Ia mencontohkan daerah lain yang mulai melakukan pemusatan latihan lebih awal agar atlet lebih siap menghadapi kompetisi.
Jika sikap lamban seperti ini terus berulang, ia pesimistis Kotim mampu bersaing dengan kabupaten lain. “Kotim punya 34 cabor. Kalau pembinaan terkendala waktu dan dana, bagaimana mau jadi juara umum?” ujarnya.
Riskon berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat sebelum keterlambatan pencairan hibah berdampak lebih besar. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawasi proses tersebut, mengingat olahraga adalah salah satu sektor yang membawa nama daerah di tingkat provinsi. (JMY)
Berita Rekomendasi
