
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti Pemerintah Kabupaten Katingan yang akan menerapakn Pemotongan Pendapatan Tambahan Pegawai (TPP).
Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Fahmi Fauzi, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan penggunaan anggaran yang mengharuskan pengurangan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Katingan, hal ini perlu dipertimbangkan kembali.
“Pemerintah harus mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran, jangan sampai TPP dikurangi,” ujar Fahmi saat diwawancarai baru-baru ini.
Menurutnya, hingga saat ini ia tidak mengetahui alasan Pemerintah Daerah Katingan yang tiba-tiba mengambil kebijakan untuk memotong TPP.
“Ini menjadi perhatian dan kekhawatiran bagi seluruh kalangan ASN, serta pegawai PPPK, di pemerintahan Kabupaten Katingan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sejauh ini Pemerintah Daerah Katingan belum pernah memberikan penjelasan kepada DPRD mengenai pemotongan TPP.
“Masih banyak pos lain yang dapat menyelesaikan masalah penganggaran, tidak harus TPP,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa jika nantinya pemerintah kabupaten Katingan tetap bersikeras untuk memotong TPP, semua ASN akan diundang ke DPRD Katingan, dan ia melanjutkan bahwa ia akan maju sebagai kekuatan rakyat untuk mempertanyakan mengapa TPP dipotong oleh pemerintah daerah.
“Kami akan mengundang semua ASN jika TPP benar-benar akan dipotong, dan pemimpin (Bupati) harus menjelaskan alasan pemotongan tersebut,” pungkasnya.
Editor: Andrian