DPRD Kalteng Soroti Struktur Anggaran dalam RPJMD: Porsi Belanja Modal Harus Diperbesar

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rusdi Gozali menyoroti pentingnya penataan struktur belanja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng Tahun 2025–2029. Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan lanjutan bersama tim eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, Rabu 16 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Rusdi menekankan bahwa komposisi anggaran belanja daerah perlu diarahkan secara lebih produktif. Ia mendorong peningkatan porsi belanja modal dan pengurangan belanja operasional agar pembangunan yang dilakukan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Belanja modal harus diperbesar agar hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rusdi.

Menurutnya, peningkatan belanja modal akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas sarana seperti pendidikan dan kesehatan. Langkah ini dinilai sangat strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Lasqi Katingan Gelar FSQ ke-X, Perkuat Syiar Islam Lewat Seni

Rusdi juga menyampaikan bahwa belanja operasional yang terlalu besar justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai anggaran yang bersifat konsumtif sering kali tidak memberikan dampak nyata terhadap capaian pembangunan jangka menengah.

“Pemerintah harus berani memangkas anggaran yang sifatnya konsumtif. Prioritas harus pada pembangunan yang menjawab kebutuhan publik,” tegasnya.

Selain struktur belanja, Rusdi turut menyoroti pentingnya faktor kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan RPJMD. Ia menyebut faktor seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus menjadi acuan utama dalam setiap perencanaan dan implementasi kebijakan.

Baca Juga:

Bambang Irawan: Swasembada Pangan Harus Jadi Gerakan Bersama di Kalteng

Ia mengingatkan bahwa tanpa pergeseran belanja ke sektor produktif, target-target pembangunan daerah akan sulit tercapai. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan harus dirancang secara realistis dan berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. “Kalau belanja tidak diarahkan ke sektor produktif, mustahil kita mencapai target pembangunan,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel dalam menyusun RPJMD, serta membuka ruang partisipasi publik agar dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kalteng.

Dengan masukan tersebut, diharapkan RPJMD 2025–2029 dapat menjadi panduan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalteng.

Baca Juga:

Fraksi PAN Nilai Struktur APBD 2026 Kalteng Realistis dan Berpihak pada Rakyat

Editor: Andrian