DPRD Kalteng Nilai Pemangkasan TKD Uji Ketangguhan Tata Kelola Daerah
Intim News
22 Oktober 2025 11:26 am
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) memunculkan kekhawatiran baru di tingkat daerah. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai keputusan tersebut dapat memengaruhi kapasitas fiskal dan kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan serta menjamin pelayanan publik secara optimal.
Dorongan evaluasi itu disampaikan Anggota DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, yang menilai pengurangan alokasi transfer bukan sekadar soal angka anggaran, tetapi menyangkut keberlanjutan berbagai program penting, termasuk penyediaan infrastruktur dan pembiayaan layanan dasar masyarakat.
Menurut Hero, TKD selama ini merupakan sumber pembiayaan terbesar dalam struktur anggaran daerah, sehingga pemangkasannya akan otomatis menekan ruang fiskal pemerintah provinsi. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir perlambatan pembangunan dapat terjadi pada beberapa sektor prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur konektivitas antarwilayah.
Selain pembangunan fisik, pemangkasan TKD juga berpotensi memengaruhi pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hero menyebut, stabilitas pembayaran tunjangan, gaji, hingga anggaran peningkatan SDM bisa ikut terdampak bila pemerintah daerah tidak cermat melakukan penyesuaian struktur APBD.
“Dampaknya pasti terasa, baik terhadap jalannya pembangunan maupun hak-hak pegawai pemerintah di daerah. Semua akan terkena imbasnya,” tegasnya, Rabu, 22 Oktober 2025.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan ulang skala prioritas agar program yang paling penting bagi masyarakat tetap menjadi fokus.
Namun, alih-alih memandang kondisi ini sebagai kemunduran, Hero melihat adanya peluang untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien. Menurutnya, pemangkasan TKD dapat menjadi momentum memperbaiki mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar lebih terukur serta berorientasi hasil.
“Kondisi ini seharusnya menjadi cambuk agar kita semua bisa bekerja lebih terukur, lebih efisien, dan lebih baik ke depan,” ujarnya.
Hero juga menilai peningkatan transparansi, pengawasan anggaran, serta kolaborasi antarlembaga perlu dikuatkan agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat maksimal bagi publik.
Hero menekankan bahwa kebijakan pemangkasan TKD berlaku secara nasional, bukan hanya bagi Kalteng. Artinya, tantangan ini dialami seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, sehingga kompetisi dan kreativitas daerah dalam mengembangkan sektor potensial akan menjadi lebih nyata ke depan.
Di tengah dinamika ini, Hero mengingatkan agar hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap solid. Kedua lembaga harus berada dalam garis visi yang sama agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran.
Ia menilai kekompakan antara eksekutif dan legislatif akan menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas pembangunan.
“Kita harus tetap seiring sejalan dengan pemerintah provinsi dan lembaga DPRD. Melalui kerja sama dan semangat kebersamaan, kita bisa memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik,” tandasnya.
Editor: Andrian
