DPRD Barito Utara Terima Dokumen APBD 2026
Intim News
20 November 2025 3:18 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten menyerahkan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 kepada pimpinan DPRD, Selasa (19/11/2025). Penyerahan ini menjadi tahapan awal pembahasan anggaran daerah yang akan mengatur alokasi program pembangunan dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, menerima dokumen Raperda dan menekankan pentingnya proses pembahasan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Paripurna dihadiri seluruh anggota dewan, pimpinan DPRD, dan unsur Forkopimda, menandai keseriusan legislatif dalam mengawal tahapan perencanaan anggaran.
Bupati Barito Utara dalam sambutannya menyampaikan ringkasan prioritas APBD 2026, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD memberikan tanggapan awal terkait alokasi anggaran, menekankan perlunya fokus pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Legislatif menegaskan koordinasi lintas OPD menjadi kunci agar implementasi anggaran berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.
Raperda APBD 2026 mencakup strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Beberapa anggota menyoroti pengawasan internal DPRD agar pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Forkopimda yang hadir menyambut baik penyerahan Raperda, menegaskan dukungan terhadap proses legislasi yang profesional dan partisipatif.
Ketua DPRD menegaskan bahwa dokumen Raperda akan dibahas secara menyeluruh melalui rapat komisi untuk menelaah rincian anggaran per sektor.
Proses ini juga akan melibatkan masukan masyarakat, sehingga alokasi anggaran dapat mencerminkan aspirasi warga Barito Utara.
Rapat paripurna menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas sebelum pelaksanaan.
Legislatif menegaskan bahwa APBD 2026 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
Bupati menekankan agar setiap alokasi anggaran dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.
Menutup agenda paripurna, Ketua DPRD menegaskan komitmen dewan untuk mengawal pembahasan APBD 2026 hingga disahkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. (Shp/Maulana Kawit)
