
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pembahasan anggaran di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat sejumlah kekurangan, terutama pada pos gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), serta biaya operasional seperti internet dan listrik.
Pembahasan tersebut dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD Kotim yang dihadiri oleh sejumlah instansi Terkait, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dalam hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diana Setiawan mengungkapkan jika pada saat pembahasan tersebut ia menyatakan jika hasilnya sudah bagus. Tetapi, tagihannya kecil sehingga tidak bisa mencakup secara komidit.
“Yang pertama hasil pembahasannya bagus, hanya saja tagihannya kecil sekali sehingga tidak bisa mencakup semuanya secara komodit. Jadi ada kekurangan untuk P3K, baik gaji maupun TPP, serta untuk internet dan listrik,” ungkap Diana.
Kekurangan tersebut, lanjutnya, sudah dimasukkan dalam berita acara dan akan dibahas dalam kompilasi anggaran selanjutnya.“Di akhir pembahasan nanti ada kompilasi. Mudah-mudahan bisa terakomodir,” ujarnya.
Menurutnya, skema yang ditawarkan DPRD Kotim adalah dengan melakukan pergeseran anggaran dari beberapa kegiatan.
“Untuk gaji dan TPP P3K hanya cukup enam bulan, sementara untuk internet dan listrik hanya tujuh bulan. Ada kegiatan sekitar Rp 60 juta yang dipindahkan ke situ,” jelasnya.
Ia menyatakan setuju dengan skema tersebut selama mendapat persetujuan dari DAPD.
“Kalau mereka setuju digeser, ya sudah. Karena memang itu bukan dari kami, tapi sudah dianggarkan langsung sebelumnya,” katanya.
Pejabat itu juga menjelaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kotim mendapat alokasi untuk pembelian pakaian adat dan batik, bukan hanya instansinya saja.
“Semua OPD dapat, tidak hanya kami,” tutupnya.
Penulis: Oktavianto
Editor: Andrian