DLH Kalteng Programkan Ubah Sampah Jadi Tas Belanja, Siapkan Anggaran Rp 200 Juta

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berinovasi dalam mengelola sampah plastik. Salah satu terobosan yang dipaparkan dalam Rakorda Lingkungan Hidup 2025 di Aula Hotel Aquarius Palangka Raya adalah program pengolahan sampah plastik menjadi tas belanja ramah lingkungan, Kamis 6 November 2025.

Kepala DLH Kalteng, Joni Harta, menjelaskan bahwa program ini akan dijadikan role model ekonomi sirkular di daerah. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak hanya mendorong masyarakat mengolah sampah, tetapi juga menjadi pembeli utama produk daur ulang tersebut.

“Kita akan memulai dari hal sederhana, yakni mengubah sampah plastik menjadi kantong belanja. Pemerintah provinsi yang membeli hasil olahan masyarakat agar ekonomi ini benar-benar berputar,” ujarnya.

Program percontohan akan dimulai di Kelurahan Kelampangan, Kota Palangka Raya, dengan dukungan peralatan dan pelatihan dari DLH Kalteng. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran Rp 200 juta per tahun dari APBD untuk membeli hasil olahan masyarakat yang berupa tas belanja plastik daur ulang.

Baca Juga:

Posbakum Kalteng Diresmikan, Wabup Katingan Dorong Akses Hukum Merata

Menurut Joni, tahun pertama produk tersebut akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai kampanye awal penggunaan tas ramah lingkungan. Selanjutnya, tas belanja tersebut akan dipasarkan di pusat perbelanjaan dan ritel modern seperti Indomaret dan supermarket lokal.

“Langkah ini bukan hanya soal mengurangi sampah, tetapi juga membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, DLH juga melibatkan UMKM lokal dan kelompok perempuan dalam pelatihan pengolahan sampah. Pemerintah kota/kabupaten diharapkan dapat meniru pola kerja ini untuk menggerakkan ekonomi hijau di daerahnya masing-masing.

Baca Juga:

Perluas Akses Keadilan, Gubernur Agustiar Sabran Dukung Pendirian Posbakum

“Ini juga akan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat dan walaupun dalam hal ini pemerintah terlihat mengeluarkan anggaran namun ini hal baik untuk pendapatan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian secara sederhana,” ujar Joni.

Program ekonomi sirkular berbasis sampah ini menjadi bagian peningkatan perekonomian bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya berbicara tentang kebersihan, namun juga kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat inovasi tersebut, Kalimantan Tengah meneguhkan diri sebagai provinsi pelopor pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular di wilayah Kalimantan.

Baca Juga:

Kades dan Lurah di Kalteng Ikuti Pelatihan Paralegal, Gubernur Harap Mampu Jadi Juru Damai

Penulis Redha
Editor Andrian