Disdik Kalteng Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Pendidikan
Ahmad Suhairi
17 Oktober 2025 9:40 am
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik di bidang pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Kalteng, M. Reza Prabowo, dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Kalteng di Aula Kanderang Tingang Kantor Diskominfosantik Kalteng, belum lama ini.
Reza menyampaikan bahwa sejak dipercaya memimpin Disdik pada 13 Desember 2023, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka akses informasi pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar publik mengetahui kondisi pendidikan secara nyata.
“Kami ingin bukan hanya keluarga besar sekolah yang tahu kondisi sekolahnya, tetapi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahkan Indonesia bisa melihat bagaimana keadaan sekolah-sekolah kita,” ujarnya.
Di bawah kewenangan provinsi, Disdik Kalteng membina satuan pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH). Ia menjelaskan, istilah baru “Sekolah Khusus” menggantikan “Sekolah Luar Biasa (SLB)” sebagai bentuk empati terhadap aspirasi masyarakat, terutama orang tua peserta didik.
“Banyak orang tua yang merasa kurang nyaman dengan istilah SLB. Aspirasi itu kami dengarkan dan kami tuntaskan dalam waktu tiga bulan. Kini seluruh SLB sudah resmi menjadi SKH,” ungkapnya.
Selain itu, Reza menjelaskan visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disdik Kalteng, yaitu mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat diharapkan aktif memberikan masukan untuk perbaikan layanan pendidikan.
“Kami ingin masyarakat bisa memberikan feedback, baik positif maupun negatif, agar layanan pendidikan kita benar-benar partisipatif,” tegasnya.
Baca Juga:
Ia juga menambahkan, keterbukaan informasi menjadi pondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Kita ingin masyarakat tahu bahwa dana dan program pendidikan dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab,” pungkas Reza.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
