Dinkes Kalteng Fokus Perluas Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
Ahmad Suhairi
11 Oktober 2025 8:34 am
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Suyuti Syamsul, menegaskan bahwa pemerataan akses layanan kesehatan di daerah masih menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Kalteng Menyapa dengan tema “Pemerataan Kualitas Akses Layanan Kesehatan di Provinsi Kalteng” yang digelar di Studio 1 RRI Palangka Raya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Suyuti, pemerataan layanan kesehatan tidak hanya berbicara soal jarak dan lokasi, tetapi juga menyangkut ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan.
“Kalau bicara pemerataan akses layanan kesehatan, ada dua hal utama yang harus diperhatikan. Pertama adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta perlengkapannya seperti alat kesehatan dan tenaga medisnya,” ujarnya.
Ia memaparkan, saat ini Kalteng memiliki 33 rumah sakit (termasuk swasta) dan 217 puskesmas yang tersebar di 114 kecamatan. Dengan jumlah itu, ada beberapa kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas.
Selain itu, dari 1.600 desa dan kelurahan di Kalteng, sudah tersedia lebih dari 1.400 Puskesmas Pembantu (Pustu) yang membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat.
“Secara fasilitas, kita sebenarnya sudah cukup baik. Tantangannya justru ada di ketersediaan tenaga kesehatan,” terang Suyuti.
Ia menjelaskan, beberapa rumah sakit besar milik pemerintah provinsi seperti RSUD dr. Doris Sylvanus, RSJ Kalawa Atei, dan RSUD Hanau kini sudah bisa menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki layanan spesialistik dan subspesialistik.
Namun, lanjutnya, untuk layanan tingkat dasar di daerah, masih banyak puskesmas yang belum sepenuhnya memiliki tenaga medis lengkap, terutama dokter umum dan dokter gigi.
“Puskesmas menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Saat ini masih ada sekitar tujuh puskesmas yang belum memiliki dokter,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Dinas Kesehatan terus berupaya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar penempatan tenaga kesehatan bisa lebih merata di seluruh wilayah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dinas kesehatan di daerah juga harus aktif memperjuangkan kebutuhan tenaga kesehatan agar pelayanan masyarakat bisa optimal,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
