INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Program cetak sawah untuk tanaman padi di kilometer 15 Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terancam molor dari jadwal. Dari target total 35 hektare, lahan yang baru berhasil dibuka baru sekitar 7 hektare.
Kelompok Tani (Poktan) Mandiri Makmur selaku pengelola proyek melaporkan kondisi tersebut kepada anggota Komisi II DPRD Kotim, Pardamean Gultom. Proyek ini dikerjakan pihak ketiga dengan kontrak yang akan berakhir pada 15 November 2025.
“Program ini adalah program strategis nasional. Lahan itu nantinya akan ditanami padi oleh petani setempat,” ujar Gultom, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, luas lahan awal yang diajukan mencapai 100 hektare, namun disepakati menjadi 35 hektare untuk tahap pertama.
Ia menyoroti lambannya kinerja kontraktor yang bertanggung jawab membuka lahan. Awalnya, lima unit excavator diturunkan, namun satu per satu ditarik hingga tersisa dua unit yang kerap mengalami kerusakan.
Kondisi ini membuat progres di lapangan tersendat dan jauh dari target yang ditentukan.
“Kalau melihat kondisinya sekarang, mustahil rampung tepat waktu. Saya menilai pelaksanaan proyek ini dilakukan setengah hati oleh pihak pemerintah provinsi,” tegas Gultom.
Proyek cetak sawah ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui bidang ketahanan pangan dan menelan biaya yang cukup besar.
Gultom menilai lemahnya pengawasan serta minimnya keseriusan pelaksana akan merugikan para petani yang berharap lahan dapat segera ditanami padi.
“Para petani sebenarnya sangat bersemangat. Mereka berharap kegiatan ini tidak berhenti di tengah jalan. Program seperti ini harusnya jadi wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan nasional,” ucapnya.
Dewan Dapil 1 Kotim ini menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan petani dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Ia mengingatkan agar antusiasme petani tidak padam hanya karena kontraktor tidak serius menyelesaikan pekerjaan.
Selain itu, Gultom meminta pemerintah daerah dan provinsi lebih tegas terhadap pihak ketiga yang dinilai tidak mampu menuntaskan proyek.
Menurutnya, pengawasan yang ketat dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar proyek cetak sawah dapat selesai tepat waktu dan manfaatnya dapat dirasakan petani.
Ia menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar membuka lahan, tetapi bagian dari upaya strategis meningkatkan ketahanan pangan di Kotim dan Kalimantan Tengah secara keseluruhan.
DPRD Kotim, lanjut Gultom, akan terus memantau pelaksanaan proyek ini hingga selesai dan memastikan pihak terkait bertanggung jawab penuh terhadap progres di lapangan. (JMY)