INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan pentingnya percepatan distribusi listrik ke wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Pulau Hanaut. Hal ini disampaikan karena proyek pembangunan jaringan listrik yang dinanti masyarakat sudah lama tertunda.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Wahito, mengatakan pihaknya mendorong Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun untuk segera menindaklanjuti proyek kelistrikan tersebut. Menurutnya, perencanaan telah rampung, dan yang tersisa hanyalah realisasi di lapangan.
“Kami mendorong UP3 PLN Pangkalan Bun untuk segera merealisasikan proyek ini. Perencanaannya sudah ada, tinggal pelaksanaan di lapangan,” ujar Wahito saat kunjungan kerja ke PLN UP3 Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat 31 Oktober 2025.
Wahito menekankan, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan juga menjadi tulang punggung berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ketersediaan listrik akan mendukung pendidikan, layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pembangunan jaringan listrik ke Pulau Hanaut sebenarnya sudah dimulai. Pihak PLN telah menyiapkan tower untuk kabel induk listrik dari Desa Bagendang, Pulau Lepeh hingga Kecamatan Pulau Hanaut, dengan beberapa pondasi tower yang sudah berdiri.
“Pondasi tower sudah ada, artinya pekerjaan tinggal dilanjutkan. Kami berharap proyek ini segera tuntas agar masyarakat Pulau Hanaut bisa menikmati aliran listrik langsung dari jaringan utama, bukan lagi mengandalkan suplai dari Kecamatan Seranau,” jelas Wahito.
Politisi Demokrat ini menambahkan, masyarakat Pulau Hanaut sudah menunggu lama untuk mendapatkan listrik yang stabil. Kondisi saat ini, masih bergantung pada suplai sementara, kerap memicu ketidaknyamanan, terutama di malam hari.
Desakan percepatan proyek ini juga didorong oleh potensi ekonomi yang bisa dikembangkan jika listrik stabil. Usaha mikro, UKM, dan sektor perikanan lokal akan mendapatkan dorongan signifikan dengan hadirnya jaringan listrik yang memadai.
Wahito mengingatkan, kelistrikan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan akses listrik merata hingga wilayah pesisir. Keterlambatan proyek, menurutnya, bisa berdampak pada kualitas hidup masyarakat.
“Kami berharap PLN segera menyelesaikan proyek ini. Listrik menjadi kebutuhan primer yang mendukung segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat Pulau Hanaut,” pungkas Wahito.
Editor: Andrian