Demokrat Soroti Penurunan Anggaran Rp 1,34 Triliun dalam APBD Perubahan Kalteng
Ahmad Suhairi
20 Agustus 2025 1:36 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan sejumlah catatan penting. Hal ini disampaikan melalui juru bicara fraksi, Kasri Yani, dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kalteng, Selasa, 19 Agustus 2025 malam.
Fraksi Demokrat menilai perubahan anggaran merupakan konsekuensi dari berbagai aturan pusat, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, serta penyesuaian transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan. Selain itu, diberlakukannya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan dokumen yang dipelajari, Fraksi Demokrat mencatat adanya penurunan signifikan pada APBD. Total anggaran belanja murni 2025 sebesar Rp 10,22 triliun, kini turun menjadi Rp 8,87 triliun dalam perubahan, sehingga berkurang sekitar Rp 1,34 triliun.
“Kami mempertanyakan langkah mitigasi fiskal apa yang disiapkan Pemprov agar penurunan anggaran tidak mengganggu kewajiban belanja wajib,” ujar Yani.
Fraksi Demokrat juga menyoroti berkurangnya anggaran belanja modal, termasuk gedung dan bangunan sebesar Rp 495 miliar serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp462 miliar. Menurut Demokrat, hal ini bisa berdampak pada pelayanan publik.
“Kami ingin tahu bagaimana upaya pemerintah agar pengurangan ini tidak mengurangi kualitas layanan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Demokrat menyinggung hasil kesepakatan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, yakni adanya tambahan target pendapatan daerah sebesar Rp 100 miliar pada APBD Perubahan 2025. Fraksi menanyakan strategi pemerintah untuk merealisasikan target tersebut.
Terkait program prioritas, Fraksi Demokrat tetap mendukung program Betang Cerdas yang mengusung sekolah dan kuliah gratis. Namun, mereka mengusulkan agar program ini juga diarahkan untuk menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga setelah lulus mereka bisa mandiri atau terserap di lapangan pekerjaan.
Di tengah berkurangnya anggaran, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah mencari terobosan meningkatkan PAD. Namun, mereka menekankan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil dan menengah.
“Catatan kami ini bukan sekadar kritik, tapi masukan agar APBD tetap stabil dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.
Baca Juga:
Pernyataan Fraksi Demokrat ini akan ditanggapi oleh Gubernur Kalteng pada rapat paripurna selanjutnya, sebelum Raperda Perubahan APBD 2025 disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
