Demokrat Pertanyakan Strategi Pemprov Kalteng Tekan Kemiskinan dan Optimalkan PAD
Ahmad Suhairi
15 Oktober 2025 8:32 am
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi memperkuat langkah konkret dalam menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat digitalisasi sistem penerimaan daerah.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, Muhajirin, selaku juru bicara Fraksi saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026, Selasa, 14 Oktober 2025.
Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026, pendapatan daerah Kalteng ditargetkan sebesar Rp7,105 triliun lebih, sementara belanja daerah mencapai Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp266 miliar lebih, yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan jumlah sama.
Fraksi Demokrat menyatakan menerima dengan catatan Raperda tentang RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, mereka memberikan sejumlah masukan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah, terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan, optimalisasi PAD, dan efisiensi anggaran.
Menurut Fraksi Demokrat, angka kemiskinan di Kalteng sejak 2021 hingga 2025 berada di kisaran 5 persen lebih. Dalam Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2026, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,31–4,89 persen.
“Target tersebut tentu baik, tetapi kami ingin tahu langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah untuk benar-benar menurunkan angka kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan yang justru mengalami peningkatan,” kata Muhajirin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 5,22 persen pada September 2024 menjadi 5,46 persen pada Maret 2025, sementara di pedesaan menurun menjadi 4,97 persen. Fraksi Demokrat menilai bahwa kemiskinan di kota terkait dengan urbanisasi, ketimpangan akses pekerjaan, serta tingginya biaya hidup.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti fenomena “pemiskinan diri”, yaitu pola pengeluaran masyarakat miskin yang tidak produktif. Berdasarkan data BPS, masyarakat miskin di Kalteng membelanjakan 29,69 persen penghasilannya untuk rokok, sementara hanya 2,79 persen untuk pendidikan.
“Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif agar masyarakat lebih bijak dalam mengatur keuangannya,” tutur Muhajirin.
Dari sisi pendapatan, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Kami melihat hanya Bank Kalteng yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Kami ingin tahu langkah pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMD lain agar juga memberikan sumbangan nyata,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk segera menerapkan digitalisasi sistem pembayaran dan penerimaan PAD. Mereka menyoroti bahwa transaksi di Kantor SAMSAT Provinsi Kalteng masih dilakukan secara tunai, padahal seharusnya bisa dilakukan melalui sistem non-tunai seperti QRIS.
“Pembayaran non-tunai akan memperkuat transparansi, efisiensi, dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan,” tegasnya.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Demokrat juga menyampaikan harapan agar pelaksanaan RAPBD 2026 tetap menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, meski kondisi keuangan daerah mengalami penurunan volume dibanding tahun sebelumnya.
“Meski volume APBD menurun, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh ikut berkurang. Program pembangunan harus tetap berjalan agar Kalimantan Tengah terus maju dan bermartabat,” tutup Muhajirin.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
