CSR Bukan Lagi Sedekah, Pemkab Katingan Minta Perusahaan Berinvestasi pada Masyarakat

INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menggelar pertemuan strategis dengan para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Katingan.

Berbeda dari forum seremonial biasanya, agenda ini dikemas sebagai ruang dialog substantif untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Katingan Saiful didampingi  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yobie Sandra serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Katingan tengah menyiapkan kemitraan yang lebih terarah dan berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perwakilan perusahaan dari berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan jasa pendukung hadir dalam forum tersebut. Mereka membahas berbagai persoalan di lapangan, mulai dari pelaksanaan program CSR yang belum sinkron dengan prioritas daerah hingga tantangan pemenuhan kewajiban lingkungan yang masih ditemui di sejumlah titik.

Baca Juga:

Tahap Kedua Seleksi PPPK Katingan Rampung, 1.181 ASN Baru Resmi Bertugas

Alih-alih hanya menuntut kontribusi, Pemkab Katingan justru membuka ruang kolaborasi. Pemerintah daerah ingin menyusun panduan bersama agar investasi swasta dapat memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Bupati Saiful menegaskan bahwa perusahaan tidak bisa lagi beroperasi dalam “gelembung keuntungan”.

“Kami tidak melarang investasi, tapi kami menuntut kontribusi nyata. Setiap perusahaan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah bagi kemiskinan, kerusakan lingkungan, atau ketimpangan sosial,” tegas Saiful baru-baru ini.

Baca Juga:

Gedung Baru BNI Kasongan Diresmikan, Bupati Harap Layanan Makin Optimal

Fokus utama forum tersebut adalah reorientasi program CSR. Saiful menyoroti bahwa selama ini banyak perusahaan menyalurkan bantuan bersifat sporadis seperti pembagian sembako, seragam sekolah, atau renovasi rumah ibadah tanpa koordinasi dengan pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten Katingan mendorong agar CSR diarahkan pada program prioritas daerah. Antara lain pelatihan kewirausahaan bagi pemuda desa, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, restorasi lahan terdegradasi, serta pendampingan bagi petani plasma.

“Kami ingin CSR bukan sekadar sedekah, tapi investasi sosial berkelanjutan yang meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri,” ujar Saiful.

Baca Juga:

Bupati Katingan Janji akan Usulkan Lagi Formasi Baru PPPK ke Pemerintah Pusat

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yobie Sandra menekankan pentingnya kepatuhan proaktif dari pelaku usaha. Menurutnya, banyak perusahaan masih menganggap izin lingkungan sebatas formalitas administratif.

“Kami siap mendampingi, tapi perusahaan juga harus memiliki sistem internal untuk memantau dampak lingkungan secara berkala,” ujarnya.

Menariknya, sejumlah perusahaan dalam forum tersebut justru mengusulkan mekanisme kolaborasi teknis seperti pembentukan forum triwulanan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Baca Juga:

Jelang Musda IV, Bupati Katingan Terima Audiensi Pengurus DAD dan Panitia Bahas Kesiapan Acara

Menurutnya Inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Katingan yang kini bergerak dari pendekatan regulatif-reaktif menuju kolaboratif-proaktif.

“Katingan berupaya membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah pilihan yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari koin yang sama,” pungkasnya.

Editor: Andrian