Bryan Iskandar: Visi Kepala Daerah dalam RPJMD Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Fiskal

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Bryan Iskandar menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi kepala daerah dengan kemampuan fiskal dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Menurut Bryan, semangat besar dalam menyusun visi pembangunan harus dibarengi dengan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Ia mengingatkan agar perencanaan tidak terjebak pada ambisi yang tidak realistis tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan belum siap, bagaimana kita bisa mendorong hilirisasi sumber daya alam?,” ujarnya dalam rapat Pansus bersama pemerintah provinsi, Rabu 16 Juli 2025.

Ia menilai bahwa penguatan infrastruktur dasar menjadi syarat mutlak bagi suksesnya pembangunan strategis yang tertuang dalam RPJMD mendatang. Menurutnya, banyak rencana besar akan sulit diwujudkan tanpa didukung infrastruktur yang memadai.

Baca Juga:

Lasqi Katingan Gelar FSQ ke-X, Perkuat Syiar Islam Lewat Seni

Selain infrastruktur, Bryan juga menyoroti belum jelasnya skema insentif bagi kepala desa, tokoh adat, dan perangkat desa yang turut berperan dalam pembangunan daerah. Ia menilai perlu ada kejelasan dan kepastian terkait insentif agar peran mereka dapat lebih optimal.

“Sampai sekarang kita belum mendengar bagaimana pola insentif yang akan diberikan untuk para perangkat desa. Padahal mereka adalah ujung tombak di lapangan,” kata Brian.

Ia juga mengkritisi mekanisme penyaluran bantuan sosial yang masih belum tertata secara efisien dan merata. Menurutnya, masih banyak kasus penerima bantuan ganda, sementara warga yang berhak justru terlewat.

Baca Juga:

Bambang Irawan: Swasembada Pangan Harus Jadi Gerakan Bersama di Kalteng

“Kita butuh sistem data sosial yang terintegrasi. Jangan sampai ada warga yang menerima bantuan dobel, sementara yang lain tidak tersentuh sama sekali,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bryan mengusulkan pengembangan sistem informasi terpadu berbasis data. Sistem ini, menurutnya, harus mampu diakses oleh seluruh sektor pemerintahan agar penyaluran bantuan dan program pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

Ia berharap pemerintah provinsi benar-benar memperhatikan masukan dari DPRD dalam proses penyusunan RPJMD agar dokumen tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.

Baca Juga:

Fraksi PAN Nilai Struktur APBD 2026 Kalteng Realistis dan Berpihak pada Rakyat

Editor: Andrian