Barito Utara Susun Strategi Tekan Angka Kemiskinan
Intim News
20 November 2025 7:38 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Upaya menekan laju kemiskinan daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kantor Bapperida, Palangka Raya, Kamis (20/11/2025). Forum ini menegaskan tuntutan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah di tengah tekanan ekonomi dan inflasi.
Rakor dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dan dihadiri para Wakil Bupati serta Wakil Wali Kota se-Kalteng. Dari Barito Utara, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan hadir langsung menyampaikan kondisi riil kemiskinan daerahnya berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah Tahun 2025.
Dalam paparannya, Felix mengungkapkan Barito Utara berada di peringkat ke-9 tingkat kemiskinan se-Kalimantan Tengah, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 7.440 jiwa atau 5,52 persen dari total penduduk. Angka ini mencerminkan tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah daerah di tengah dinamika ekonomi regional.
Felix menjelaskan, peningkatan tekanan kemiskinan dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada Triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi Barito Utara tercatat 2,92 persen, namun menurun menjadi 2,48 persen pada Triwulan II 2025.
Selain itu, kenaikan Garis Kemiskinan turut mempersempit daya tahan ekonomi masyarakat. Garis Kemiskinan Barito Utara meningkat dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025, terutama dipicu inflasi harga kebutuhan pokok.
Faktor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Barito Utara masih berada di angka 4,71 persen pada 2024, yang berdampak langsung pada kemampuan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Merespons kondisi tersebut, Felix menegaskan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan target ambisius dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, yakni menurunkan angka kemiskinan hingga 4,6 persen pada 2030.
Target tersebut, lanjutnya, akan ditempuh melalui tiga strategi utama sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Strategi pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GEPAMOR), serta optimalisasi program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.
Strategi kedua diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, mendukung sektor pertanian, pendidikan dan vokasi, serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun strategi ketiga menyasar langsung kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan sanitasi layak, serta pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya jangka panjang memutus rantai kemiskinan.
Felix juga menambahkan, pengendalian inflasi daerah menjadi instrumen penting menjaga daya beli. Hingga minggu kedua November 2025, inflasi Barito Utara tercatat minus 0,41 persen, yang dinilai sebagai capaian positif dalam menjaga stabilitas harga.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menegaskan Rakor ini harus menghasilkan langkah konkret. Ia menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan selaras dengan komitmen nasional serta global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama: menghapus kemiskinan dalam segala bentuk.
Hasil Rakor ini, kata Felix, menjadi dorongan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk segera menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang selaras dan sinergis dengan RPKD Provinsi Kalimantan Tengah, agar kebijakan tidak berhenti pada forum, melainkan berdampak nyata di lapangan.
(SHP/Andrian)
Berita Rekomendasi
