Banmus Bahas Percepatan Agenda Pemerintahan Kalteng
Intim News
20 Oktober 2025 4:43 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyepakati penyelarasan agenda kerja pemerintahan dan kedewanan melalui Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Senin (20/10/2025). Rapat tersebut membahas penyesuaian jadwal kegiatan DPRD hingga akhir Oktober serta sinkronisasi dengan agenda eksekutif yang dinilai strategis untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan. (Senin, 20 Oktober 2025)
Agenda rapat dibuka dengan penyampaian pemerintah daerah yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Hj. Sunarti. Ia memaparkan sejumlah prioritas kegiatan Pemprov pekan ini, di antaranya agenda sektor perkebunan dan kehutanan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta persiapan sejumlah agenda tingkat nasional.
Sunarti menjelaskan, Pemprov Kalteng berkomitmen melakukan penyesuaian regulasi dan penataan agenda agar selaras dengan keputusan bersama DPRD. Menurutnya, koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan untuk menjaga ritme pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Seluruh masukan dan catatan hari ini kami terima sebagai dasar sinkronisasi agar kegiatan pemerintah daerah dan DPRD sejalan. Ini penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik,” ujar Sunarti dalam rapat tersebut.
Ia juga memaparkan progres input data keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih berlangsung. Tahap ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat agar proses validasi anggaran dapat diterbitkan berupa nomor Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan tepat waktu dan akuntabel.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, yang memimpin jalannya rapat Banmus. Arton menegaskan bahwa penetapan jadwal kegiatan DPRD hingga akhir Oktober memerlukan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif agar tidak terjadi penundaan agenda strategis, termasuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Rapat hari ini merupakan langkah penetapan jadwal kegiatan DPRD sampai akhir Oktober. Kami berharap pelaksanaan agenda berjalan baik dan tidak ada pergeseran yang dapat menghambat pembahasan anggaran,” jelas Arton dalam penyampaiannya.
Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa pada Selasa pekan ini, anggota dewan akan melaksanakan kunjungan kerja ke dalam dan luar daerah hingga 24 Oktober 2025 sebagai bagian dari pengawasan dan penyelarasan pelaksanaan program pembangunan. Kunjungan kerja itu dinilai penting untuk melihat langsung kebutuhan daerah dan menjadi dasar saat pembahasan APBD.
Lebih lanjut, Arton memaparkan bahwa mulai Senin, 27 Oktober 2025, DPRD akan memasuki tahapan Rapat Badan Anggaran (Banggar) selama tiga hari hingga 29 Oktober. Pembahasan anggaran dijadwalkan pada sesi pagi dan siang guna mempercepat keputusan strategis yang berkaitan dengan penyusunan RAPBD 2026.
Setelah rapat Banggar, akan dilanjutkan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD selama lima hari, yakni 30 Oktober hingga 5 November 2025. Tahapan selanjutnya adalah rapat gabungan Badan Anggaran dan Komisi-Komisi pada 6–7 November untuk memfinalisasi laporan dan kesimpulan pembahasan.
Arton menutup rapat dengan menegaskan bahwa masa reses anggota DPRD akan dilaksanakan akhir November 2025 setelah seluruh rangkaian pembahasan komisi selesai. Ia berharap seluruh agenda dapat berjalan tepat waktu demi mendukung efektivitas pelayanan publik serta akselerasi pembangunan daerah.
“Kami berharap tidak ada keterlambatan agar pelaksanaan tugas kedewanan dan pemerintahan provinsi berjalan sinkron dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng,” pungkasnya.
Rakor Banmus ini turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, perwakilan instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
