Atasi Masalah Kekurangan Guru, Mendikdasmen: Bisa Dimutasi ke Daerah Sesuai Kebutuhan
Intim News
10 Mei 2025 9:37 am
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu`ti melaksanakan kunjungan ke Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat 9 Mei 2025. Kedatangannya disambut Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya.
Kunjungan Abdul Mu’ti dalam rangka memperkuat Pengencangan Program Unggulan Pendidikan Provinsi Kalteng dan mendorong Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
Agenda kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mencakup peninjauan kegiatan belajar mengajar di SDN 11 Langkai, SMPN 2, dan SMKN 3, serta menghadiri sarasehan bersama seluruh UPT Kemendikdasmen Provinsi Kalteng dan acara di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Kampus 3.
Menteri Abdul Muti memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengusulkan pembangunan Sekolah Khusus Percontohan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan sekolah luar biasa (SLB) dan mendorong afirmasi lebih kuat dari pemerintah pusat guna mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
“Secara akademik, kami masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik yang kompeten untuk anak berkebutuhan khusus. Saat ini, kurang dari 10 perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan luar biasa. Padahal, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dari ketersediaan yang ada,” ungkap Menteri Abdul Muti.
Menanggapi kekurangan guru, ia menegaskan bahwa guru baik berstatus ASN maupun PPPK dapat ditugaskan atau dimutasi ke daerah lain sesuai dengan kebutuhan. “Sudah ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penugasan dan mutasi tersebut,” jelasnya.
Terkait kepemimpinan di sekolah, Abdul Muti menyatakan bahwa kepala sekolah tidak harus berasal dari kalangan guru penggerak. “Semua guru yang memenuhi persyaratan boleh menjadi kepala sekolah, asalkan lulus seleksi yang ditetapkan,” sebutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, wajib belajar harus diperluas menjadi 13 tahun, dimulai dari pendidikan pra sekolah seperti taman anak-anak, karena pengalaman belajar sejak dini terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
