website murah
website murah
website murah
website murah

APBD 2026 Diperas Efisiensi, Pelayanan Publik Dijaga

Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung menyampaikan jawaban pemerintah dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Kalteng. (IST)

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan fokus pembangunan tahun 2026 saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng. Jawaban pemerintah disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. (Rabu, 15 Oktober 2025)

Leonard menyampaikan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah, kata dia, menetapkan target belanja strategis untuk mendukung percepatan pemerataan pelayanan publik dan penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dalam paparannya, Leonard mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun. Namun pemerintah harus melakukan penyesuaian akibat penurunan Dana Transfer Pusat berdasarkan surat DJPK Nomor S-62/PK/2025 sebesar Rp1,851 triliun. Kondisi ini menuntut strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan terukur.

“Penurunan dana transfer ini berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah,” ujar Leonard dalam rapat tersebut.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Leonard menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian, dan penyelarasan program daerah dengan agenda nasional seperti Koperasi Merah Putih. Fokus ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Leonard juga menjawab pandangan Fraksi Golkar terkait penguatan kemandirian fiskal. Pemerintah telah melakukan langkah efisiensi dan realokasi belanja operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas dan optimalisasi aset daerah. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi sistem pajak dan penguatan kinerja BUMD.

Pada kesempatan itu, Pemprov Kalteng turut menanggapi pandangan Fraksi Gerindra yang menyoroti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Leonard menyampaikan bahwa pemerintah memberi perhatian pada konektivitas jalan dan jembatan, memperkuat sektor pertanian melalui hilirisasi hasil panen, serta memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.

“Upaya pemerataan pelayanan publik kami dorong melalui pengangkatan guru P3K, pemberian tunjangan khusus, serta digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng,” terang Leonard. Ia menyebut layanan kesehatan juga diperkuat melalui penugasan tenaga medis ke daerah terpencil dan peningkatan kapasitas RS daerah.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat mengenai penanggulangan kemiskinan, Leonard menyampaikan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan usaha masyarakat.

Pemerintah juga merespons dukungan Fraksi PKB, NasDem dan PAN terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas APBD. Pemprov Kalteng memperkuat pengawasan internal melalui TEPRA, memperketat evaluasi proyek strategis, dan memperluas penerapan sistem non-tunai di berbagai layanan publik seperti e-Pahari dan Samsat Huma Betang.

Leonard menutup penjelasannya dengan menegaskan harapan agar pembahasan APBD 2026 berlangsung konstruktif dan berorientasi pada kebermanfaatan publik. “Sinergi pemerintah dan DPRD menjadi kunci membangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri unsur Forkopimda, unsur pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.

Penulis : Redha
Editor : Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan