Anggota DPRD Kalteng Desak Pemerintah Fokus Bangun Infrastruktur Pedesaan
Maulana Kawit
24 Januari 2025 9:12 pm
.
3 min read
PALANGKA RAYA, INTIMNEWS.COM— Pembangunan yang tidak merata antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus menjadi masalah yang mendalam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menegaskan bahwa upaya pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah provinsi.
Menurut Faridawaty, meskipun daerah perkotaan mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor, banyak wilayah pedesaan masih tertinggal dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik. Ketimpangan ini menyebabkan kualitas hidup masyarakat di desa terhambat.
“Di kota memang sudah banyak kemajuan, tetapi di pedesaan, banyak daerah yang masih kesulitan dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal,” ujar Faridawaty, Jum’at (24/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa masyarakat desa kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaringan telekomunikasi. Hal ini memperbesar jarak ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah.
Menurut Faridawaty, pemerataan pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga terkait penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik yang memadai.
“Warga desa sering kali harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anak-anak juga kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas karena kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar,” ujarnya.
Politikus dari Partai NasDem tersebut menilai, ketimpangan ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih kepada desa-desa tertinggal.
Pemerintah provinsi, kata dia, perlu memperkuat komitmen untuk membangun desa secara menyeluruh, termasuk memperbesar porsi anggaran untuk program-program yang menyasar langsung masyarakat pedesaan.
“Kami berharap pemerintah memprioritaskan kebutuhan desa, baik dari segi infrastruktur jalan, jaringan listrik, air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan,” tuturnya.
Faridawaty menekankan bahwa alokasi anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Menurutnya, pendekatan pembangunan tidak bisa bersifat seragam, karena setiap desa memiliki tantangan dan potensi yang berbeda.
Ia juga mendorong penguatan kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap desa tertinggal. Salah satunya melalui percepatan pembangunan berbasis data dan hasil pemetaan wilayah.
“Dengan data yang akurat, program pembangunan bisa lebih tepat sasaran. Partisipasi warga juga harus dilibatkan agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Faridawaty menyatakan pentingnya mendorong program pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dinilai sebagai upaya strategis untuk membangun kemandirian ekonomi lokal.
Ia menyarankan agar potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan, diberdayakan melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran yang terintegrasi.
“Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa bisa menjadi solusi jangka panjang. Jika masyarakat desa mandiri secara ekonomi, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan berkurang,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan akan memperkuat fondasi sosial dan ekonomi daerah. Ketika desa maju, maka daerah secara keseluruhan akan tumbuh lebih seimbang dan berkelanjutan.
Faridawaty menutup pernyataannya dengan menyerukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan inklusif.
Penulis : Andrian
Berita Rekomendasi
