Ampera AY Mebas: Bukan Hanya Untungkan Investor, RPJMD Harus Menyentuh Ekonomi Kerakyatan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera A.Y. Mebas mengingatkan agar arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak hanya berpihak kepada investor besar.

Ia menegaskan, masyarakat lokal harus menjadi aktor utama yang merasakan manfaat pembangunan daerah. “Pembangunan jangan hanya dilihat dari kacamata ekonomi makro. Kita harus memastikan masyarakat lokal turut merasakan manfaatnya,” ujar Ampera, Rabu 16 Juli 2025.

Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap pola pembangunan yang terlalu bertumpu pada investasi skala besar. Menurutnya, jika pendekatan seperti itu terus dilakukan tanpa keberpihakan pada masyarakat kecil, maka kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar.

Ampera menekankan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut. Petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurutnya, harus menjadi subjek utama dalam program pembangunan, bukan hanya objek.

Baca Juga:

Lasqi Katingan Gelar FSQ ke-X, Perkuat Syiar Islam Lewat Seni

“Jika petani kita tidak dibantu alat produksi dan akses pasar, maka pembangunan akan timpang. Begitu juga UMKM, mereka harus difasilitasi,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghadirkan program-program konkret yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh yang diajukan seperti program pertanian terpadu, pelatihan kewirausahaan, serta bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM.

Ampera menilai, keberadaan investor memang penting, namun tidak boleh mengabaikan pelaku ekonomi lokal yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. “Kita tidak anti investasi, tapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Baca Juga:

Bambang Irawan: Swasembada Pangan Harus Jadi Gerakan Bersama di Kalteng

Lebih lanjut, ia mendorong agar RPJMD memasukkan skema perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari tekanan pasar, termasuk dari serbuan produk luar daerah maupun luar negeri yang sulit disaingi.

“Kita harus hadir dalam bentuk regulasi maupun program nyata untuk melindungi pelaku usaha lokal, khususnya dari gempuran produk luar yang tidak sebanding daya saingnya,” tegasnya.

Ampera berharap, dengan adanya keberpihakan dalam RPJMD terhadap sektor ekonomi kerakyatan, maka pembangunan di Kalteng akan lebih merata dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di semua lapisan.

Baca Juga:

Fraksi PAN Nilai Struktur APBD 2026 Kalteng Realistis dan Berpihak pada Rakyat

Editor: Andrian