1.571 Posbakum Desa di Kalteng Siap Beroperasi, Pemprov Pastikan Persiapan Rampung

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan seluruh persiapan menyambut kunjungan Menteri Hukum Indonesia berjalan hampir sempurna. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah pada awal November 2025.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah sudah berkoordinasi intens untuk memastikan kegiatan berjalan tanpa kendala. Ia menegaskan dukungan penuh Pemprov terhadap peresmian Posbakum sebagai langkah memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian sudah hampir rampung. Kami ingin kegiatan ini menjadi momentum memperkuat peran paralegal di tingkat akar rumput,” ujar Sunarti, saat memimpin rapat persiapan di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng telah mematangkan teknis kegiatan, termasuk penyusunan susunan acara dan pengaturan kunjungan Menteri Hukum Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 5–6 November mendatang.

Baca Juga:

Gubernur Resmikan Layanan Digital Bank Kalteng, Tegaskan Pentingnya Inovasi dan Kecepatan Pelayanan

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, Hajrianor, menyebutkan bahwa sebanyak 1.571 desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah kini telah memiliki Posbakum yang siap diresmikan.

“Kalteng menjadi provinsi keenam di Indonesia yang dikunjungi langsung oleh Menteri Hukum Indonesia untuk kegiatan ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Posbakum di Kalteng telah mencapai 100 persen sejak September 2025. Selain peresmian, pihaknya juga tengah fokus pada peningkatan kapasitas paralegal agar mereka dapat memberikan pendampingan hukum yang efektif dan terjangkau bagi masyarakat desa.

Baca Juga:

13 Desa di Kalteng Tunjukkan Progres Positif Menuju Desa Antikorupsi

Rapat koordinasi turut membahas aspek teknis seperti kesiapan lokasi, daftar undangan, hingga efisiensi anggaran kegiatan. Setiap perangkat daerah diminta memperkuat sinergi agar kegiatan berlangsung tertib dan representatif mewakili semangat Kalteng BerAKHLAK.

Dengan kesiapan yang telah mencapai 90 persen, Pemprov Kalteng optimistis kunjungan Menteri Hukum Indonesia sekaligus peresmian Posbakum Desa/Kelurahan nanti akan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses keadilan dan pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah.

Penulis Redha
Editor Andrian

Baca Juga:

Kolaborasi Pemprov dan DPR RI Dorong Swasembada Pangan Berbasis Iklim