Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

Warga Pahirangan Masih Tutup Akses Jalan ke Kebun, PT KMA: Kami Tunggu Undangan Mediasi

0 114
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pengacara Hukum PT Karya Makmur Abadi (KMA) Yasmin, mengatakan saat ini pihaknya menunggu undangan dari DPRD Kotim untuk duduk bersama (RDP) dengan masyarakat Desa Pahirangan kecamatan mentaya hulu Kabupaten kotawaringin timur yang tergabung sebagai anggota koperasi Garuda Maju Bersama ( GMB ).

“Kami menunggu undangan dari DPRD Kotim dan saya harap undangan itu sudah jauh hari dikirim misalnya satu minggu sebelum nya karena menejemen apa lagi pihak owner perusahaan banyak kegiatan lain perlu pengaturan waktu mengingat juga jika ingin berpergian pun harus mengikuti prokes,” Kata Yasmin, Selasa 23 Februari 2021.

Dia menyoroti masyarakat yang sampai saat ini berada di lahan yang memasang portal. “Perlu untuk diketahui jika ingin mengusasi atau mengambil alih lahan tersebut silahkan sepanjang melalui prosedur hukum dan perlu di ingat juga jangan sampai berbuat anarkis di perusahaan karena dalam hal ini yang dituntut pola kemitraan maka lakukan dengan prosedur sebab biar bagaimana pun pohon sawit itu adalah milik PT KMA ,” jelasnya.

“Kami siap penuhi undangan DPRD dan masyarakat diingatkan untuk tidak anarkis dna untuk diketahui sampai saat ini ketua koperasi GMB pun tidak ada masalah dengan pihak perusahaan kita baik-baik saja, itu yang ribut masyarakat yang kata nya anggota,” tambah Yasmin melalui via suler.

Sementara dikonfirmasi wartawan via telp Ardiansyah perwakilan warga Desa Pahirangan mengaku aksi pemasangan portal akan terus dilakukan. Bahkan Adriasnyah mengatakan bahwa pihaknya akan mencegat siapapun yang akan melakukan panen karena itu lahan objek yang saat ini dalam tahap mediasi.

“Kami tidak ada melakukan panen itu buah yang panen adalah karyawan KMA sendiri namun tidak bisa keluar karena kita portal,” Kata Ardiansyah.

Dia juga memastikan tetap akan berada di lokasi sebelum ada kejelasan atau kepastian kapan PT KMA untuk dimediasi. “Kami tunggu itikad baik PT KMA sebab dasar kami jelas lahan seluas 108.073 ha itu adalah milik masyarakat untuk dijadikan plasma desa pahirangan sesuai perjanjian nya dan disitu ada batas waktu bila mana tidak teralisasi maka lahan itu secara otomatis akan menjadi milik masyarakat yang tergabung sebagai anggota koperasi,” tegasnya. (*)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.