INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menerima hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng. Laporan ini disampaikan dalam acara di Aula Eka Hapakat (AEH) lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 15 Februari 2024.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang telah dilakukan BPKP. Ia menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan elemen penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Laporan ini memberikan wawasan berharga tentang kinerja program dan kegiatan Pemerintah Daerah, yang dapat menjadi dasar untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di masa depan,” ujar Edy Pratowo.
Wagub menekankan pentingnya rekomendasi dalam laporan ini sebagai kontribusi untuk meningkatkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya penyelesaian tepat waktu terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023.
“Penyelesaian TLHP yang tepat waktu mencerminkan dedikasi dan keseriusan kami untuk mendorong perbaikan demi pemerintahan yang lebih efektif dan transparan,” katanya.
Ia menghimbau para Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara cepat dan berkoordinasi dengan BPKP jika diperlukan klarifikasi lebih lanjut.
Selain itu, Edy menyoroti pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan mekanisme pengawasan eksternal dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Upaya ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan terarah.
“Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan nilai tambah pada sistem pemerintahan daerah,” tuturnya.
Inspektur Provinsi Kalteng, Saring, melaporkan bahwa pengawasan BPKP Semester II 2023 melibatkan 18 perangkat daerah. Temuan-temuan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pengendalian inflasi, peningkatan kualitas hidup, kesiapsiagaan bencana, dan tata kelola pemerintahan.
Pj Kepala BPKP Provinsi, Hanggara Atmana, menjelaskan bahwa rencana pengawasan tahun 2024 akan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pengembangan sumber daya manusia. “Kami optimis hasil pemantauan tahun 2023 dapat ditindaklanjuti secara efektif,” katanya.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi, Yuas Elko, dan kepala perangkat daerah terkait lainnya. Dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap kolaborasi dengan BPKP mendapat apresiasi tinggi dari Hanggara Atmana.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
