TPP Ditunda, Budy Hermanto Ajak ASN Bersabar dan Tetap Optimis
Maulana Kawit
8 Mei 2025 8:06 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, KASONGAN — Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya untuk menerima dan menjalani kebijakan penundaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Kebijakan tersebut, meskipun berat, menurut Budy harus dimaknai sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Ia menyadari bahwa situasi ini tidak mudah, terutama bagi ASN yang terdampak langsung.
“Mari bersama-sama kita jalani keputusan yang memang harus dilakukan oleh Pemkab Katingan. Bagi teman-teman ASN, ini memang sangat sulit untuk diterima. Tetapi inilah langkah yang memang harus kita tempuh,” kata Budy Hermanto di Katingan, Kamis (8/5/2025).
Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah saat ini tengah berada dalam tekanan, sehingga pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk melakukan penyesuaian belanja daerah, termasuk dengan menunda pembayaran TPP bagi ASN.
Penundaan TPP tersebut telah resmi diumumkan melalui Surat Bupati Katingan Nomor 900.1.12.1/16/TAPD/V/2025 tertanggal 7 Mei 2025. Surat itu ditujukan kepada seluruh camat dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Katingan.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk bulan April dan seterusnya ditunda sementara, menyusul adanya evaluasi kemampuan keuangan daerah. Penundaan ini berlaku sampai kondisi fiskal memungkinkan untuk dilanjutkan.
Menurut Budy, langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia berharap para ASN dapat memahami kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah, serta menunjukkan sikap solidaritas dan kebersamaan agar situasi ini dapat segera dipulihkan secara bertahap.
“Kita harus saling menguatkan dan membantu daerah kita agar penundaan yang dilakukan pemerintah saat ini bisa cepat kembali normal,” ujarnya.
Budy juga mengajak para ASN untuk menjadikan momen sulit ini sebagai sarana pembelajaran dalam mengelola keuangan pribadi dan institusional secara lebih bijaksana ke depan.
“Jadikan momen sulit ini sebagai pembelajaran untuk menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik di masa depan,” tutur Budy.
Ia menyampaikan dukungannya kepada para pegawai negeri sipil yang tetap menjalankan tugas pelayanan publik di tengah tantangan yang dihadapi. Ia menilai bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan.
“Ini sebagai bentuk dukungan dan solidaritas kita bersama. Kita harus yakin bahwa setiap tantangan bisa kita lewati jika dihadapi dengan optimisme dan kebersamaan,” ucapnya.
Sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Katingan telah menggelar rapat intensif terkait kondisi fiskal daerah. Dalam rapat tersebut, dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan dan dampaknya terhadap belanja rutin, termasuk TPP ASN.
Hasil rapat TAPD menjadi dasar bagi Bupati Katingan untuk mengambil keputusan menunda sementara pembayaran TPP guna menekan risiko defisit anggaran yang lebih besar. Langkah ini diambil sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga keberlanjutan anggaran.
Budy berharap semua pihak dapat menahan diri, bersikap bijak, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar terkait penundaan TPP. Ia menegaskan bahwa komunikasi tetap terbuka antara legislatif dan eksekutif untuk memantau perkembangan keuangan daerah.
Penulis: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
