Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati
Satpol PP

Tolak Omnibus Law, Riko Rahman : DPR Tak Mau Mendengar Rakyat

0 140
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM – Langkah pemerintah dan DPR RI yang bersikukuh membahas dan mengesahkan produk Undang-undang Sapujagat atau Omnibus Law menuai reaksi keras dari elemen organisasi mahasiswa, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangka Raya.

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangka Raya, Riko Rahman secara tegas menolak Omnibus Law yang butir demi butirnya dinilai merugikan masyarakat melalui rilisnya pada media Intimnews.com

“Omnibus Law yang disahkan pemerintah dan DPR terkesan dipaksakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Ia mengulas, aksi demi aksi penolakan Omnibus Law sudah gencar dilakukan elemen buruh, mahasiswa, hingga kalangan masyarakat sipil lainnya, namun baik pemerintah maupun DPR tetap tak mau mendengar,” Tuturnya

Iklan Tengah Berita KPU

Riko juga menyebutkan bawha kompromi pemerintah melahiran kebijakan cacat akan keadilan dengan alasan untuk keadilan itu sendiri.

Omnibus Law ini adalah bentuk ketidakhadiran negara dalam mendengar aspirasi dari masyarakat. Alih-alih membuat negara kondusif, pemerintah dan DPR menurutnya malah menyulur amarah publik.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin 5 Oktober 2020, telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Apa itu Omnibus Law?

Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law. Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU. Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Isi Omnibus Law Cipta Kerja Konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi.

Diberitakan Kompas.com, 21 Januari 2020, pada Januari 2020, ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan.

Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan perizinan tanah Persyaratan investasi Ketenagakerjaan Kemudahan dan perlindungan UMKM Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi Administrasi pemerintahan Pengenaan sanksi Pengendalian lahan Kemudahan proyek pemerintah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

(Redha)

Iklan Tengah Berita KPU

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.