Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

Supian Sebut tak Ada Warga Kotim Berafiliasi dengan FPI

0 346
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah telah resmi membubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). FPI merupakan organisasi yang dalam kurun waktu belakangan selalu kontroversial karena sosok pendirinya yakni Habib Rizieq Shihab.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi meyakini warganya tidak ada yang terlibat maupun terafiliasi dengan organisasi masyarakat tersebut. Baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan setempat maupun komponen masyarakat.

“Di Kotim tidak ada. Kita juga masih memantau dan berkoordinasi bersama kepolisian serta TNI untuk memastikan jaringan organisasi itu apakah ada di tempat kita atau tidak. Insyallah aman kalau Kotim,” tegas Supian Hadi

Sementara itu, diketahui bahwa tokoh FPI, Habib Riqieq Shibab saat ini ditahan oleh kepolisian karena kasus kerumunan yang ia laksanakan beberapa waktu lalu.

Pemerintah akhirnya resmi mengumumkan status Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas yang dilarang. Pelarangan aktivitas FPI berlaku mulai Rabu hari ini (30/12/2020).

Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan langsung pelarangan FPI. Ia menyebut FPI dilarang, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

“Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK Nomor 82 PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI. Pemerintah akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” ujar Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Menurut Mahfud, FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya.

Mahfud membeberkan sejumlah alasan terkait pelarangan FPI. Salah satu alasannya adalah FPI melakukan sweeping secara sepihak dan melakukan kegiatan yang melanggar. (jimmy)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.