Soroti Sentralisasi Fiskal, Plt Sekda Kalteng: Optimalisasi PAD Jadi Langkah Penting

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menyoroti kondisi fiskal nasional yang semakin sentralistik dan berdampak besar bagi ruang gerak keuangan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 22 Agustus 2025.

Leo menjelaskan, berdasarkan Rancangan APBN 2026, belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan 16,1%. Namun, Dana Transfer ke Daerah justru mengalami penurunan signifikan, yakni sebesar 29,3%. Kondisi ini, katanya, mempersempit ruang fiskal daerah.

“Situasi ini membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif. Menaikkan pajak dan retribusi secara agresif bukanlah solusi, karena justru kontraproduktif. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah penting,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Sebaliknya, setiap daerah harus aktif menggali potensi pajak, terutama dari sektor kendaraan bermotor.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Fokus Perkuat PAD untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah

Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah. Menurutnya, peran BUMD sangat penting untuk menopang keuangan daerah di tengah berkurangnya dana transfer pusat.

“BUMD harus kita dorong lebih agresif, tidak hanya menjadi beban, tetapi juga sumber pemasukan nyata bagi daerah,” ujarnya.

Leo juga menyinggung pentingnya pemetaan potensi pajak daerah yang belum tergarap. Menurutnya, ada banyak sektor yang sebenarnya bisa memberi kontribusi signifikan jika dikelola dengan baik.

Baca Juga:

Suara Harmoni Perempuan Berdaya, Dukungan DWP untuk Pembangunan Kalimantan Tengah

“Daerah tidak boleh berpangku tangan. Semua potensi pajak harus kita gali secara optimal, tentu dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Plt. Sekda menilai, Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam upaya memperkuat PAD. Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah hanya bisa dicapai dengan kerja sama dan langkah konkret dari semua pihak.

“Kalau kita hanya mengandalkan pusat, ruang fiskal kita akan semakin sempit. Karena itu, mari kita optimalkan potensi yang ada di daerah kita masing-masing,” pungkasnya.

Baca Juga:

Dari Betang Hapakat ke Panggung Dunia: Kalteng Angkat Nilai Luhur Dayak di Forum Internasional

Editor: Andrian