Soroti Defisit RAPBD 2026 Kalteng, PKB Dorong Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, selaku juru bicara Fraksi saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026, Selasa, 14 Oktober 2025.

Fraksi PKB mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi dalam menyusun Nota Keuangan dan Raperda RAPBD 2026, namun mengingatkan agar setiap proyeksi pendapatan disusun dengan realistis dan hati-hati.

“Pendapatan daerah harus diperkirakan secara akurat agar tidak menimbulkan defisit berlebihan di tengah jalan,” kata Pipit.

Baca Juga:

Fraksi PAN Nilai Struktur APBD 2026 Kalteng Realistis dan Berpihak pada Rakyat

Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp7,105 triliun lebih, sedangkan belanja mencapai Rp7,3 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp226 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah.

Menurut Fraksi PKB, angka tersebut menunjukkan perlunya strategi khusus untuk memperkuat PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat berkurang.

“Pemerintah perlu mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset, serta menggali potensi ekonomi daerah secara kreatif,” ujarnya.

Baca Juga:

Fraksi PDIP Desak Pemprov Kalteng Tingkatkan Anggaran UMKM dan Pertanian di APBD 2026

Selain peningkatan pendapatan, Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka meminta agar sistem pengawasan internal dan eksternal diperkuat, serta pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka kepada publik.

“Transparansi sangat penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran. Pemerintah juga perlu rutin memantau realisasi program agar sesuai dengan rencana,” tegas Pipit.

PKB menilai bahwa pengawasan yang kuat akan mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Fraksi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dan nasional agar efektivitas anggaran meningkat dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Baca Juga:

Demokrat Pertanyakan Strategi Pemprov Kalteng Tekan Kemiskinan dan Optimalkan PAD

Dari sisi belanja, PKB meminta agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, air bersih, dan sanitasi. Sementara itu, belanja birokrasi perlu ditinjau ulang agar tetap efisien dan proporsional.

Selain itu, Fraksi PKB mengingatkan agar setiap program pembangunan mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability). Program yang telah berjalan diharapkan tidak terhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran tahun berikutnya.

“Efisiensi dan kesinambungan program harus menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” tutur Pipit.

Baca Juga:

Golkar Soroti Ketimpangan Belanja Daerah, Desak APBD Kalteng Lebih Pro-Rakyat

Sebagai penutup, Fraksi PKB menyatakan menerima Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme DPRD.

“Dengan peningkatan PAD, efisiensi anggaran, dan pengawasan yang kuat, kami yakin APBD 2026 bisa menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Tengah,” tutupnya.

Editor: Andrian